AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Provinsi Jakarta terus berbenah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya melalui sistem pengaduan masyarakat berbasis digital.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah aplikasi JAKI yang kini diperkuat dari sisi transparansi dan akuntabilitas.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa evaluasi besar sedang dilakukan terhadap sistem pengaduan ini.
Ia menekankan pentingnya respons yang jujur dan terbuka dalam menindaklanjuti setiap laporan warga.
“JAKI ini basisnya adalah pelayanan publik. Kita harus memperbaiki sistem dengan cross checking sebelum laporan diunggah,” ujar Pramono Anung, dilansir dari akun Instagram pribadinya pada Kamis, 9 April 2026.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perbaikan menyeluruh agar setiap aduan yang masuk benar-benar diverifikasi sesuai kondisi di lapangan, sekaligus mencegah potensi kesalahan atau manipulasi data.
Sistem Berjenjang dan Terstruktur
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa setiap laporan di JAKI diproses melalui sistem berjenjang yang terstruktur.
JAKI sendiri merupakan kanal pengaduan berbasis lokasi (geo-tagging), di mana setiap laporan dilengkapi dengan titik koordinat.
Hal ini memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Alur penanganan dimulai dari laporan yang masuk ke sistem, kemudian diterima oleh pihak kelurahan untuk dilakukan identifikasi awal.
Jika laporan tersebut menjadi kewenangan kelurahan, maka akan langsung ditindaklanjuti.
Namun, jika bukan kewenangan mereka, laporan akan diteruskan ke Perangkat Daerah (PD) terkait setelah melalui proses verifikasi awal.
Tahap Verifikasi Hingga Tindak Lanjut
Setelah diteruskan, instansi terkait akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan keabsahan laporan. Tahap ini menjadi kunci penting agar penanganan tidak salah sasaran.
Jika laporan dinyatakan valid, maka akan dilanjutkan ke tahap tindak lanjut di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses ini mengacu pada regulasi resmi pemerintah daerah.
Menariknya, masyarakat kini dapat memantau langsung perkembangan laporan mereka.
Setiap aduan yang masuk akan mendapatkan nomor laporan unik yang bisa digunakan untuk tracking status penanganan secara real-time.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan
Selain bisa memantau progres, warga juga diberikan kesempatan untuk memberikan ulasan setelah laporan selesai ditindaklanjuti.
Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik.
Dengan sistem yang terus diperbaiki, Pemprov DKI berharap JAKI tidak hanya menjadi kanal pengaduan, tetapi juga solusi nyata bagi berbagai persoalan warga.
Perbaikan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Jakarta untuk menghadirkan layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berbasis teknologi di era digital.***

Share this article
Pemprov Jakarta memperkuat transparansi aplikasi JAKI lewat evaluasi sistem dan verifikasi lapangan berjenjang. Warga kini bisa melacak laporan secara real-time demi layanan publik yang akuntabel.