AYOJAKARTA.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin soroti berbagai kegunaan dari aplikasi Jakarta Kini (JAKI) hingga kontroversi penggunaan AI dalam penanganan laporan.
Khoirudin menyebutkan sebagai super app layanan publik resmi, JAKI mengintegrasikan berbagai kebutuhan warga dalam satu platform.
Mulai dari pelaporan masalah kota, pengecekan harga pangan, layanan transportasi, pajak, hingga akses layanan darurat.
Kehadiran JAKI sejatinya bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke Balai Kota.
“Tujuannya kan memudahkan masyarakat, tidak perlu antre di Balai Kota. Semua jenjang pemerintahan bisa menggunakan itu. Tapi kalau tidak ada yang mengontrol, hasilnya tidak maksimal,” ujar Khoirudin, Rabu (8/4).
Khoirudin menekankan pentingnya pengawasan berlapis, termasuk peran Inspektorat guna memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Harus ada kontrol terhadap eksekusi pengaduan masyarakat. Kalau tidak, akan sulit dikendalikan,” ujarnya.
Menanggapi kasus AI dalam penanganan laporan warga di JAKI, Khoirudin menyebutkan perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas JAKI.
Dalam waktu dekat, ia berencana berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung guna memastikan responsivitas jajaran dalam menangani laporan warga.
“AI itu alat bantu, bukan pengganti kehadiran kita. Kita ini yang punya tugas dan menggunakan hati serta perasaan, yang tidak bisa diwakili oleh AI,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa AI bekerja berdasarkan perintah manusia, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.***
Share this article
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin soroti berbagai kegunaan dari aplikasi Jakarta Kini (JAKI) hingga kontroversi penggunaan AI dalam penanganan laporan.