DPRD DKI Minta Pemprov Segera Rampungkan Aturan Turunan Perda Jaringan Utilitas: Agar Penataan Kabel Udara Bisa Berjalan Optimal

AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta didorong segera menyelesaikan aturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaringan Utilitas.

Hal ini dilakukan agar penataan kabel udara di ibu kota dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan terintegrasi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, aturan pelaksana seperti Peraturan Gubernur (Pergub) dan Rencana Induk Jaringan Utilitas sangat penting untuk mempercepat implementasi Perda yang telah disahkan.

Menurutnya, aturan turunan ini akan menjadi dasar teknis sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program penataan jaringan utilitas, termasuk pemindahan kabel udara ke bawah tanah.

Baca JugaMeminimalisir Genangan saat Hujan Turun, Normalisasi Saluran di Rorotan Sudah Capai 30 Persen, Ditargetkan Selesai Juni Hingga saat ini, progres pengerjaan telah mencapai sekitar 30 persen dan ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang.

“Kalau aturan turunannya sudah keluar, maka itu akan menjadi guidance atau pedoman kerja bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk segera menuntaskan tujuan dari penetapan Perda tersebut,” ujar Pantas.

Pembangunan jaringan utilitas ini, kata Pantas, bisa dilakukan melalui beberapa skema.

Mulai dari pelaksanaan langsung oleh Pemprov DKI, penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Lebih lanjut, Pantas meminta agar emprov DKI membuka proses pengelolaan jaringan utilitas secara transparan, termasuk pembagian wilayah pengerjaan.

Baca JugaTerakhir Besok! BBPOM Gencar Sosialisasikan Komunitas Pangan Aman di Tiap KelurahanBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta, gencar mensosialisasikan pembentukan Komunitas Pangan Aman di beberapa kelurahan.

"Semua itu harus selaras dengan Rencana Induk Jaringan Utilitas,” katanya.

Ia pun optimis, Perda Jaringan Utilitas ini nantinya dapat mengubah wajah Jakarta lebih tertata dan estetis.

Menurutnya, keberhasilan aturan itu bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Perda.

“Saya optimistis kalau Pemda konsisten dan proaktif melaksanakan amanat-amanat dari Perda tersebut,” ucapnya.

Baca JugaPemprov DKI Jakarta Perpanjang LRT Jakarta Manggarai hingga Dukuh Atas: Setiap TItik Stasiun Ciptakan Ekonomi BaruPemprov DKI Jakarta akan memperpanjang pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai hingga Dukuh Atas sebagai bagian dari penguatan sistem transportasi publik yang saling terhubung.

Ia juga menyoroti maraknya pemindahan kabel udara ke bawah tanah yang saat ini dilakukan sejumlah pelaku usaha.

Pantas menilai, kondisi ini bisa terjadi karena belum adanya pengenaan retribusi maupun kewajiban kontribusi sebagaimana nantinya akan diatur dalam Perda.***