DPRD DKI Dukung Penertiban Parkir Liar, Minta Dishub Sediakan Area Tunggu untuk Pengemudi Ojol

AYOJAKARTA.COM - Langkah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menindak praktik parkir liar di sejumlah titik Ibu Kota mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta.

Penertiban tersebut dinilai penting untuk menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus mengurangi kemacetan yang kerap dipicu kendaraan yang berhenti atau parkir di badan jalan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ), menilai upaya penertiban parkir liar adalah kebijakan yang perlu dilakukan secara konsisten.

Menurutnya, keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tapi juga mengurangi kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Baca JugaUsulan DTKJ soal Tarif Transjabodetabek Naik jadi Rp10 Ribu Dinilai Masih Perlu Dikaji, Legislatif Khawatir Hal Ini TerjadiAnggota DPRD DKI Jakarta menilai usulan tersebut masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif sebelum diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Menurut saya, baik kalau Dishub melakukan penertiban parkir liar," ujar MTZ.

Ia mengatakan, salah satu fenomena yang kerap ditemui adalah pengemudi ojek online (ojol) yang menunggu pesanan di tepi jalan hingga memanfaatkan area yang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai lokasi parkir.

Kondisi tersebut dinilai perlu ditata agar tidak menimbulkan kemacetan, terutama di kawasan dengan aktivitas lalu lintas yang padat.

MTZ lantas mengingatkan agar penertiban parkir liar ini dilakukan secara humanis.

Baca JugaUpdate Kasus Penyekapan Taufik Hidayat di Bandung: Dijerat Pasal Berlapis Total 36 Tahun PenjaraSetelah dilakukan rekonstruksi dan gelar perkara, polisi kini menjerat tersangka Taufik Hidayat dengan pasal berlapis.

Sebab, pengemudi ojol tetap perlu difasilitasi dengan lokasi parkir atau area tunggu yang layak.

Hal ini dilakukan agar mereka tidak lagi menggunakan badan jalan untuk parkir saat menunggu pesanan.

"Parkir liar ojol memang perlu ditertibkan, tetapi jangan terlalu keras. Maksud saya, ditertibkan dengan tetap memberikan ruang atau tempat parkir bagi pengemudi ojol untuk menunggu penumpang," katanya.

Tak cuma itu, MTZ juga meminta Dishub bersama UPT Perparkiran untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan parkir off street seperti di gedung, pusat perbelanjaan, bioskop, dan lokasi usaha lainnya.

Baca JugaKoperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Beroperasi pada Oktober 2026, Ada Sekitar 40 Ribu KopdesMenteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan sekiat 40 ribu Kopdes.

Langkah ini sangat penting dilakukan karena untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Ia berharap, Dishub dapat bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta agar pengelola parkir berkapasitas besar membayar pajak sesuai dengan jumlah kendaraan yang masuk.***