AYOJAKARTA.COM - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 mendatang, berbagai isu atau serangan politik mulai ditebarkan oleh para pendukung dari masing-masing kubu untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas dari calon lawan-lawannya.
Terkini bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mendapat isu politik yang menyatakan bahwa dirinya masih memiliki utang piutang dengan Sandiaga Uno Rp50 Miliar, terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.
Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang bergabung dengan koalisi tersebut, menilai bahwa isu politik semacam itu sudah bisa diprediksi, hal tersebut jelas ditujukan untuk memperburuk citra Anies menjelang Pilpres 2024.
Menurut Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K. Harman kemunculan perjanjian itu menjadi bagian agenda memperburuk citra Anies.
"Itu bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies dan itu bukan hanya satu saja, ada banyak masih," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip AyoJakarta.com melalui laman Suara.com pada Selasa (7/2/2023).
Benny mengatakan bahwa kedepannya akan semakin banyak narasi politik yang akan dibangun oleh lawan dan pesaing Anies.
"Itu biasa itu, sudah mulai diproduksi narasi yang tujuannya untuk mendiskreditkan Anies Baswedan dengan berbagai cara dengan membangun isu, membangun narasi politik identitas, membangun korupsi Anies korupsi, membangun narasi Anies gagal di DKI, membangun narasi bahwa Anies itu orang Arab ya kan, membangun narasi bahwa Anies itu punya utang," tutur Benny.
Baca Juga: Tak Harus Cokelat! Ini 3 Ide Kado Hari Valentine untuk Wanita, Dijamin Nggak Akan Ditolak
Benny melihat semua narasi hal terkait di atas yang dialamatkan kepada Anies memang menjadi bagian agenda politik.
Ia berujar persaingan dalam politik memang hal biasa, namun harus ada batasannya.
Kemudian, saat ditanya apakah Anies perlu mengklarifikasi isu perihal utang piutang dengan Sandiaga, Benny menyarankan tidak perlu.
"Ya itu enggak perlu, kalau ada utang biasa, jangan dibesar-besarkan," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno belum mau menanggapi soal isu utang piutang yang belum dibayar oleh Anies Baswedan kepada dirinya sebesar Rp50 miliar saat Pilkada DKI 2017 lalu.
"Saya baca dulu, belum bisa kasih statement," kata Sandiaga ditemui di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).
Baca Juga: Benarkah Ada Agenda Terselubung Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi? DPR Beri Bocoran Berikut
Untuk diketahui, koalisi pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden kembali diguncang dengan isu tak sedap.
Anies Baswedan diisukan belum membayar utang sebesar Rp50 miliar kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.
Isu tersebut merebak sejalan dengan retaknya hubungan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto.
Pasalnya, Anies dikabarkan ingkar janji terkait perjanjian tidak maju capres yang diteken bersama dengan Prabowo.
Isu utang piutang tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Erwin Aksa.
Uang itu dipinjam saat Anies Baswedan maju sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam.
"Waktu putaran pertama, logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi, Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya," ujar Erwin dikutip dari Kanal Youtube Akbar Faizal.
Dalam Podcast berjudul Nasdem " 'Serahkan Diri' ke Golkar: Ternyata Anies Masih Utang Rp 50 M ke Sandiaga Uno" itu, Erwin menyebut, Sandiaga Uno dengan modal yang sangat besar memberikan dukungan untuk Anies Baswedan lantaran kala itu pasangan itu tengah kesulitan.
"Jadi, kira-kira begitu, yang itu saya lihat. Nilainya berapa ya, Rp 50 miliar barangkali. Saya kira belum (lunas) barangkali ya," kata Erwin.
Saat itu, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra dan PKS berhasil mengalahkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP, NasDem, Golkar, dan Hanura.***
Share this article
Menurut Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K. Harman kemunculan perjanjian itu menjadi bagian agenda memperburuk citra Anies.