AYOJAKARTA.COM - Tiga partai pengusung perubahan yaitu NasDem, PKB, dan PKS, telah menyatakan dukungan penuh mereka terhadap inisiatif yang dibawa oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengejar hak interpelasi, yang dikenal dengan istilah "Hak Angket".
Pengumuman tersebut datang disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim, yang didampingi Sekjen PKB Hassanudin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi.
Taslim menyatakan antusiasme kolektif dari koalisi tersebut.
"Kami adalah koalisi yang solid dari tiga partai, sepenuhnya berkomitmen pada inisiatif yang diajukan oleh Gubernur Ganjar Pranowo. Kami siap untuk berkolaborasi dengan PDIP sebagai inisiator untuk memulai interpelasi. Data kami sudah disiapkan, dan kami menunggu tindak lanjut dari rekan-rekan kami di PDIP, sebagai partai terbesar dan inisiator," katanya dikutip dari Metro TV, Kamis 22 Februari 2023.
Dia menambahkan kubunya akan bersekutu dengan siapa pun yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar pranowo mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Jika DPR tidak siap dengan hak angket ia mengusulkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk mengkritisi dugaan kecurangan Pemilu 2024," jelas Ganjar Pranowo, dikutip dari Metro TV, Rabu 21 Februari 2024.
Sementara itu calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, siap mendukung langkah Ganjar.
"Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," jelas Anies.
Soal penggunaan hak angket ini diatur di UU 27/2009, dimana hak angket diajukan oleh minimal 25 anggota parlemen, lebih dari satu fraksi, dan bisa diajukan dalam sidang paripurna DPR RI.
Usulan hak angket ini digulirkan untuk menggugat hasil pemilu karena diduga sarat kecurangan.
Baca Juga: 10 Kepribadian Orang yang Bakal Miskin Selama Hidupnya, Jangan sampai Ada pada Dirimu
Misalnya kasus politik uang di Wonosobo. Bawaslu Kabupaten Wonosobo berhasil mengamankan uang senilai Rp252,5 juta dari 10 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait dugaan politik uang dalam Pemilu 2024.
Uang tersebut diduga diberikan oleh oknum KPU Wonosobo berinisial RR untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan keterangan saksi, Bawaslu menduga RR telah melakukan pelanggaran tindak pidana dan kode etik pemilu.
RR diduga telah mengumpulkan para PPK, mengarahkan dukungan kepada paslon tertentu, dan memberikan sejumlah uang kepada PPK dan PPS.
Kasus ini terungkap setelah sekelompok masyarakat peduli pemilu bersih Wonosobo melaporkan RR ke Bawaslu.
Bawaslu masih terus mendalami kasus tersebut dan akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.
Sebelumnya Bawaslu Maluku Utara tengah menyelidiki dugaan pencoblosan surat suara sisa di dua TPS di Desa Akelamo, Cinga-cinga, Halmahera Barat.
Kejadian ini terungkap saat tiga orang wanita kedapatan mencoblos 30 surat suara di dua TPS.
Diduga ada keterlibatan KPPS dalam aksi ini, serta pembiaran oleh pihak Panwas setempat.
Baca Juga: Daftar Jurusan Kuliah Teknik Paling Dicari di Perusahaan Besar, Nomor 7 Prodi Langka di Indonesia
Dugaan pencoblosan surat sisa ini terjadi pada hari pemungutan suara, Rabu 14 Februari 2024.
Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sedang melakukan penggalian informasi lebih lanjut.
Tiga orang wanita yang terlibat dalam aksi tersebut telah diamankan.
Share this article
Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.