AYOJAKARTA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa korupsi banyak terjadi di lingkungan DPR.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya memberikan sambutan di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mahfud MD kembali menyinggung masalah korupsi di Indonesia yang banyak terjadi di berbagai sektor salah satunya di DPR.
Baca Juga: Caca Tengker Beberkan Sakit Hati Dibanding-bandingkan, Merasa Inner Childnya Terluka!
Dalam penyampaiannya ia mengatakan berani berbicara tentang korupsi karena sudah mengundang berbagai pihak terkait dengan banyaknya korupsi di Indonesia.
“Masalahnya ada di berbagai sektor, dari mana Pak Mahfud tahu? Tahu karena saya mengundang transparansi internasional ke rumah saya,” ujar Mahfud MD dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube Masjid Kampus UGM, Rabu (5/4/2023).
“Ngundang litbang kompas ke rumah saya, ngundang partnership yang selama ini bergerak menilai tentang korupsi,” sambungnya.
Dari pertemuan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi banyak terjadi di birokrasi terutama perpajakan dan bea cukai.
Baca Juga: Berawal dari Chat WhatsApp Berujung Pembunuhan Belasan Orang, Anak Korban Dukun Slamet Buka Suara
Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa banyak korupsi terjadi di lingkungan DPR yakni dalam bentuk conflict of interest atau mengutamakan kepentingan pribadinya.
Menurutnya ada anggota DPR yang merangkap dalam suatu perusahaan sehingga ketika sedang menyusun anggaran dan proyek ikut nitip.
Bahkan dirinya juga menyampaikan bahwa ada anggota DPR yang berfungsi ganda conflict of interest menjadi lawyer dan ikut mengurusi perkara orang lain.
“Anggota DPR ada yang merangkap perusahaan ini, perusahaan itu lalu ketika menyusun anggaran itu proyek ikut nitip,” ungkap Mahfud MD.
“Ada lagi berfungsi ganda conflict of interest menjadi lawyer kemudian ikut ngurus perkara orang, itu temuan transparansi internasional,” sambungnya.
Selanjutnya menurut Menko Polhukam, temuan korupsi banyak terjadi di pengadilan banyak kasus-kasus yang dibayar menggunakan uang bahkan sudah ketahuan dan ditangkap.
“Di Mahkamah Agung ada 4 hakim agung ditangkap, perkaranya udah jatuh. Kan perkara ujah jatuh itu tidak bisa diubah,” ungkap Mahfud MD.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dari data transparansi internasional bahwa banyak investor asing yang memberitahu jika ingin berurusan maka harus ke DPR untuk membayar sekian nominal.
Baca Juga: PEDAS! Momen Mahfud MD Sundir Susah Ajukan Aspirasi Baik: Gagal di DPR
Kemudian ketika membayar pajak pun tawar menawar ada negosiasi, modusnya tidak pajak akan diturunkan namun sisanya akan diambil oleh para oknum-oknum tertentu.
“Investor-investor asing yang memberitahu itu, pak kalau kami urusan itu harus ke DPR bayar sekian, ke pajaknya kena sekian dinego sesudah ini ditawar begini,” ungkap Menko Polhukam.
“Sudah kami mau bayar penuh tapi diminta udah turun aja tapi sisanya dibagi,” imbuhnya.
Mahfud MD menyampaikan hal-hal seperti korupsi yang harus diperbaiki di dalam ketatanegaraan Indonesia.***
Share this article
Lagi-lagi Mahfud MD menyinggung masalah korupsi di Indonesia yang banyak terjadi di berbagai sektor salah satunya DPR saat susun anggaran.