Ragam Perspektif dan Permasalahan di Balik PPDB 2021

TEBET, AYOJAKARTA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 saat ini sedang bergulir di beberapa daerah di Indonesia, sebut saja Jakarta, Surabaya, Bandar Lampung, dan Yogyakarta. Jalur penerimaan yang disediakan juga beragam, mulai dari jalur prestasi, jalur afirmasi, hingga jalur zonasi.

Namun, sejumlah permasalahan muncul sejak hari pertama pembukaan PPDB 2021 jalur prestasi. Sebagai contoh DKI Jakarta. Pada hari pertama PPDB jalur prestasi yang dibuka pada 7 Juni 2021 lalu, website resmi ppdb.jakarta.go.id mengalami error atau server down.

Kejadian itu membuat para orang tua dan Calon Peserta Didik Baru (CPDB) merasa kesal. Hal ini ditandai dengan banyaknya komentar di akun Instagram resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, @disdikdki.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari terdapat masalah pada saat CPDB mengajukan akun pendaftaran. Hal itu, kata dia, disebabkan adanya kendala teknis pada aplikasi.

Permasalahan tidak hanya terjadi di hari pertama pendaftaran. Anies mengaku terdapat permasalahan lainnya di hari selanjutnya, yaitu sinkronisasi data.

Terkait persoalan yang terjadi, proses pendaftaran PPDB DKI di jalur prestasi diperpanjang. Sesuai jadwal sebelumnya, pendaftaran PPDB DKI awalnya dibatasi sampai tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB, diperpanjang sampai hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB.

Ketua Panitia PPDB DKI Jakarta 2021 Slamet membeberkan alasan mengapa situs PPDB DKI Jakarta sempat down. 

"Hari ini memang sudah dimulai pendaftaran, yang barangkali informasi yang terjadi pada hari ini memang sistem terlalu padat, traffic yang masuk dari berbagai penjuru, karena hari ini yang dibuka adalah untuk SMP, SMA itu jalur prestasi," kata Slamet di acara webinar Transparansi dan Partisipasi Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021, Senin 7 Juni 2021.

Orang Tua Keluhkan Kekacauan Sistem Jalur Prestasi

Juru Bicara Forum Orang Tua Murid (FTOM) DKI Jakarta Rahmi Yunita menjelaskan bahwa sistem jalur prestasi tahun 2020 berbeda dengan sistem jalur prestasi tahun 2021. Namun, kata dia, penerapan sistem baru ini didapati orang tua murid tidak mulus karena terkesan terburu-buru.

Tahun ini, menurut mekanisme penilaian jalur prestasi berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 466 Tahun 2021, capaian anak akan dikonversi menjadi apa yang disebut indeks prestasi. Untuk seleksi prestasi akademik skor ini dinamakan indeks prestasi akademik, dan untuk seleksi non-akademik dinamakan indeks prestasi non-akademik.

“Dalam proses penerjemahan ke sistem IT, terdapat perbedaan nomenklatur atau tata nama. Sistem IT menyebut indeks prestasi akademik sebagai nilai akhir prestasi akademik. Yang non-akademik disebut sebagai nilai akhir non-akademik,” ujar Rahmi saat dimintai keterangan oleh Ayojakarta, Kamis 17 Juni 2021.

Dia menduga, perbedaan sederhana ini menunjukkan adanya ketidaksiapan panitia untuk menyelaraskan sistem IT dan teknis seleksinya. Rahmi menjelaskan, bahwa sistem tahun ini relatif rumit dipahami masyarakat. Kedua jenis indeks prestasi tersebut dihitung dari lima komponen, sehingga masing-masing indeks terdiri dari lima nilai yang kemudian dibobotkan secara berbeda.

Jika nilai akademik, cara dibobotkannya dengan fokus pada 3 komponen, yakni nilai rerata rapor, apa yang disebut 'persentil nilai rapor', dan prestasi bidang akademik.

“Kemudian kalau nilai prestasi akademik yang bobotnya lebih tinggi adalah nilai prestasi non-akademiknya atau apa yang disebut persentil prestasi non-akademik. Dua komponen yang lain,” katanya.

“Kelima komponen itu bukan nilai yang sudah dimiliki anak begitu saja. Selain rerata rapor, nilai-nilai komponen ini datang dari banyak variabel lain. Empat komponen itu datang dari 8 sampai dengan 17 variabel lainnya, tergantung apakah anak memiliki sertifikat kejuaraan atau keterlibatan dalam organisasi sebelumnya. Bayangkan, ada 8 sampai 17 variabel bisa mendatangkan empat skor yang kemudian dibobot bersama rerata rapor, lalu jadilah dua indeks,” jelasnya.

Dia membeberkan adanya dua hal utama yang menjadi ‘kecelakaan’ sistem dalam jalur prestasi tahun ini. Pertama, pendataan 8-17 variabel itu yang tidak solid. FOTM menengarai bahwa sekolah tidak mendapatkan informasi secara memadai terkait pendataan variabel-variabel tersebut.

“Akibatnya, data-data yang masuk ke sistem pada dasarnya ada yang tidak lengkap, karena memang tidak didaftar lengkap atau didaftar secara keliru. Jadi Jadi hanya sebagian data CPDB yang benar ketika seleksi PPDB jalur prestasi dimulai. Itu baru dari segi data mentahnya yang masuk ke sistem (namun) sudah keliru,” kata Rahmi.

"Tidak solidnya sistem IT, kami lebih yakini lagi ketika ada orang tua yang mengadu. Komponen nilai non-akademik ternyata tidak terhubung dengan nilai persentil non-akademik sebagaimana harusnya. Akibatnya, CPDB yang mengalami tipe kesalahan ini dirugikan 16 poin di indeks prestasi mereka," tambahnya.

Rahmi menyayangkan kesalahan ini tidak bisa dicek oleh orang tua. Seharusnya, orang tua berharap agar ketika juknis aturan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, sekolah dan warga dapat memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa anaknya sudah didaftarkan dengan benar. Dengan demikian, bila ada dugaan kekeliruan, segera ada umpan balik kepada Panitia PPDB untuk diantisipasi.

Salah satu indikator kompleksnya permasalahan jalur prestasi pada PPDB DKI Jakarta, kata Rahmi, adalah juknis baru dipublikasikan pada 24 Mei, sedangkan pendaftaran dimulai pada 7 Juli. “Artinya, sebelumnya, kami bingung tentang bagaimana skor prestasi dihitung tapi tidak bisa mengecek, tidak bisa memberikan feedback dalam sistem karena tidak tahu yang benar seperti apa,” ujarnya.

Data Prestasi yang ‘Salah Kamar’

Lebih detil mengenai kecelakaan pada pencatatan data, Rahmi memberikan beberapa contoh kasus. Pertama, ada anak yang seharusnya mempunyai catatan prestasi akademik non-akademik, namun tercatat di prestasi akademik. Kesalahan tipe ini menguntungkan anak tersebut karena akan mendapatkan skor indeks yang menguntungkan di seleksi akademik.

“Kalau seorang anak diuntungkan padahal seharusnya tidak, berarti ada anak lain yang seharusnya dapat kursi, namun tersingkir. Anak yang tersingkir ini bisa jadi tidak tahu tersingkir karena kesalahan yang menguntungkan CPDB lainnya. Jadi ada potensi kerugian anak yang bahkan tidak dipahami orang tua. Seharusnya mereka tidak tersingkir, namun mereka tidak paham,” lugasnya.

Selain salah penempatan, permasalahan lain juga datang yaitu double entry. Ini terjadi karena prestasi yang sama dicatatkan dua kali, yang berarti anak mendapatkan dua kali scoring.  

Kemudian ada masalah lain berupa data prestasi yang tidak muncul, namun nilainya muncul. Rahmi lalu mempertanyakan sistem yang ada di jalur prestasi ini apakah dibuat sepenuhnya digital, atau bisa diintervensi oleh manusia secara manual. Menurut Rahmi, ini adalah problem besar kedua dalam seleksi jalur prestasi, yakni soliditas sistem IT.

“Sebagai contoh, prestasi dari sebuah kejuaraan akan mendapatkan skor berdasarkan 5 variabel: tingkat apa, siapa yang menyelenggarakan, perorangan atau beregu, berjenjang atau tidak berjenjang, dan dapat medali apa. Seharusnya entri data prestasi di kelima variabel itu, bisa melahirkan skor, ada panduannya di SK 466 yang bisa diterjemahkan ke dalam algoritman. Nah, kami bingung ketika melihat laman CPDB di situs PPDB, prestasinya kosong tapi scorenya muncul,” jelasnya.

“Itu skor dapat darimana? Apakah diinput manual? Apakah sistem pilih-pilih dalam mencantumkan atau tidak mencantumkan data prestasi? Itu kan inkonsisten dan kurang transparan,” lanjut Rahmi.

FOTM menduga berbagai kecelakaan ini akar permasalahannya yaitu sistem yang terlalu rumit karena sistem yang masih premature, baik dari segi manusia dan sistem itu sendiri.

"Pada 21 April 2021 ada Demo Siap PSBB dimana sistem dikenalkan ke publik. Publik bisa mencoba mendaftar dan mengecek bagaimana sistem bekerja. Demo, sebagai uji coba sistem, biasanya dilakukan dua hingga tiga hari, namun tahun ini hanya sehari. Di situ masyarakat belum bisa sepenuhnya melihat cara bekerjanya sistem¸karena panduan teknisnya belum ada. Jika dibandingkan dengan sistem aktualnya pada PPDB minggu lalu, perhitungannya agak berbeda. Artinya, Demo dilakukan ketika sistem belum siap,” tutur dia.

FOTM menyayangkan bahwa ini artinya seleksi jalur prestasi tahun ini dilakukan tanpa uji coba sistem yang memadai, dan ramainya aduan yang masuk sebenarnya sesuatu yang mudah diprediksi.

PPDB Bukan Tentang Lolos atau Tidak Lolos

Koordinator Nasional Koalisi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan berbagai permasalahan PPDB yang ada di  setiap tahun, bukan merupakan masalah baru. Sayangnya, kata dia, pemerintah membiarkan atau tidak menganggap permasalahan itu penting.

“Jadi PPDB dijalankan as business as usual saja. Waktunya PPDB ya PPDB. Jadi pemerintah tidak tahu PPDB itu apa maksudnya. Jadi sekedar di buka kalau waktunya, di tutup ya di tutup. Itu cara pandang yang salah besar,” tegas Ubaid kepada Ayojakarta beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa sesungguhnya pemerintah harus sadar bahwa negara wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk anak-anak Indonesia. Jika ada anak tidak sekolah atau tidak lulus PPDB, Ubaid mengatakan itu seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

“Pendidikan itu hak yang melekat pada seluruh anak Indonesia dan itu dijamin oleh deklarasi HAM, dijamin oleh UUD 1945. Ini hak dasar seluruh Warga Negara Indonesia,” ujarnya.

“Kenapa setiap tahun PPDB itu ruwet? Ramai? Ya karena pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945. Jadi masyarakat itu khawatir anaknya tidak bisa masuk sekolah. Harusnya tidak begitu,” lanjutnya.

Ubaid lalu mencontohkan PPDB dengan pemilihan umum (pemilu) calon kepala daerah/negara. Dalam pemilu, semua warga Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih calon pemimpin.

“Jadi semua warga punya hak untuk masuk TPS. Jadi tidak ada kekhawatiran warga ‘saya daftar dulu di TPS nanti diterima tidak ya’. Harusnya dalam konteks bersekolah juga sama. Jadi tidak ada istilah ada yang diterima dan ada yang ditolak. Karena ada sistem ini, jadi ramai (ruwet),” jelas Ubaid.

Hal ini terjadi, kata dia, juga dipengaruhi oleh tidak tersedianya jumlah bangku sekolah sebanyak jumlah calon peserta didik. Ubaid menuturkan, sistem pendidikan yang seharusnya terjadi adalah dengan cukup melakukan pendaftaran ulang.

“Yang seharusnya terjadi adalah pendaftaran ulang, itu mereka sudah terdaftar di sekolah hanya memastikan daftar ulang saja. Kalau tidak mendaftar ulang, misalnya dia memutuskan untuk sekolah di pondok pesantren atau pergi ke sekolah lain. Jadi bukan pendaftaran untuk diterima atau ditolak, tapi hanya soal penempatannya saja,” pungkasnya.