BANDUNG, AOYJAKARTA.COM - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Dofiri menegaskan, laporan mengenai RS Ummi Kota Bogor yang dianggap melanggar PSBMK tidak bisa dicabut. Sebelumnya, Pemkot Bogor berencana mencabut laporan terhadap RS Ummi karena pihak rumah sakit dianggap sudah kooperatif.
Laporan polisi itu muncul lantaran RS Ummi menutupi informasi soal Ketua FPI yang dirawat di RS Ummi. Laporan tersebut tidak dapat dicabut karena merupakan laporan pidana bukan delik aduan.
AYO BACA : Baru Pulang di Indonesia, Polda Jabar Bakal Panggil Rizieq Shihab Terkait Dua Kasus
"Begini, saya ingin menjelaskan pertama saya tidak yakin wali kota sungguh-sungguh menyatakan itu, itu pertama. Kedua, ini bukan delik aduan tapi pidana murni," ujarnya di Polda Jawa Barat, Senin (30/11/2020).
Dengan begitu, kata dia, polisi wajib mengusut perkara tersebut. Dalam hal ini, satgas melapor ke polisi karena adanya upaya dari pihak rumah sakit yang menghalangi tes swab Rizieq Shihab.
AYO BACA : Tes Swab Rizieq Dianggap Ilegal, MER-C Akui Tak Punya Laboratorium Tes Corona
"Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk mem-backup langsung dan mengusut perkara ini," jelasnya.
Dofiri pun menjelaskan, angka kasus Virus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka lebih dari 6.000. Dengan demikian, polisi akan memberikan hukuman yang tegas dan terukur untuk menanggulangi pandemi Virus Covid-19.
"Oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur tentunya. Saya sampaikan kepada jajaran agar mendukung dan mem-backup sepenuhnya untuk pendisiplinan terhadap protokol kesehatan, saya kira itu," tegas Dofiri.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan akan mempertimbangkan untuk mencabut laporan RS UMMI ke polisi. Arya berpendapat, laporan dicabut karena pihak rumah sakit dinilai telah mempunyai iktikad baik dengan memberi keterangan.
"Mempertimbangkan tidak melanjutkan ya, kita akan terus komunikasi dengan kepolisian, dengan rumah sakit, untuk mencari jalan terbaik," kata Bima Arya. (Ficri Hakiim/ Ayobandung)
AYO BACA : Covid-19 di DKI Jakarta: Tercatat 10.217 Kasus Aktif per 30 November 2020
Share this article
Laporan tersebut tidak dapat dicabut karena merupakan laporan pidana bukan delik aduan.