TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan hingga saat ini masih ada 150 ribuan pekerja bergaji di bawah Rp5 juta belum mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, permasalahan tersebut terjadi akibat kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan nomor induk kependudukan (NIK). Dalam hal terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data seperti di atas, pihaknya mengembalikan data tersebut kepada BPJamsostek.
Kemudian pihak BPJamsostek memberitahukan kepada pemberi kerja untuk memperbaiki data pekerjanya yang masuk dalam kriteria penerima BLT atau BSU.
“Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150 ribuan karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data,\" kata Ida dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/10).
Ketidaksesuaian itu, misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian NIK-nya kurang nomornya, atau nomor rekening tidak sesuai dengan nama yang diserahkan.
Berdasarkan data Kemnaker per 19 Oktober 2020, BLT atau BSU tahap 1 telah tersalurkan kepada 2,48 juta penerima atau 99,43%, tahap 2 sebanyak 2,98 juta penerima atau 99,38%.
\"Kemudian untuk tahap 3 sebanyak 3,47 juta penerima atau 99,32%, tahap 4 sebanyak 2,62 juta penerima atau 94,09%, dan tahap 5 sebanyak 602 ribu penerima atau 97,39%,\" jelasnya.
Terpisah, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah akan menyalurkan BLT atau BSU termin 2 pada November 2020 dan Desember 2020 setelah termin 1 rampung akhir bulan ini.
\"Baru kemudian program subsidi gaji yang (gelombang) kedua akan disalurkan bulan November dan Desember. Yang jelas ini masih ada sebagian yang akan disalurkan sampai akhir Oktober ini. Tapi itu merupakan wave pertama atau gelombang pertama,\" ujar Budi dalam siaran pers YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/10/10).
Dengan anggaran mencapai Rp37,7 triliun, program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJamsostek per 30 Juni 2020). Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12.4 juta pekerja/buruh.
\"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkup Kemendikbud maupun Kemenag,\" katanya.
Sebagai payung hukum dan petunjuk pelaksana kebijakan subsidi upah atau BLT pekerja formal dan buruh tersebut, Menaker Ida Fauziyah telah merilis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 14 tahuan 2020.
AYO BACA : UMP 2021 0 Persen, Ini Skema yang Harus Dipersiapkan Pemerintah untuk Menopang Buruh
Beleid tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19 yang merinci syarat penerima BLT atau subisidi upah.
Pasal 3 ayat (2) Permenkaer No.14/2000 menyebutkan syarat untuk memperoleh bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan atau totalnya Rp 2,4 juta per orang sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan
3. Pekerja/buruh penerima gaji/upah
4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020
5. Peserta peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji/upah di bawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai gaji/upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan
6. Memiliki rekening bank yang aktif
Pemenaker tersebut ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan mulai berlaku per 14 Agustus 2020.
AYO BACA : PENGUMUMAN PRAKERJA GELOMBANG 11: Akan Dibuka Setelah 29 Oktober? Tunggu Informasi Ya
Share this article
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan hingga saat ini masih ada 150 ribuan pekerja bergaji di bawah Rp5 juta belum mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah.