BLT UNTUK GURU HONORER: Ini Beda Kemendikbud dengan Kemenag

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta menteri di bidang ekonomi mengkaji pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk seluruh tenaga atau pegawai honorer—termasuk guru atau tenaga pendidik honorer.

Keinginan Presiden Jokowi agar pegawai termasuk guru honorer mendapatkan BLT, kemudian disebut bantuan subsidi upah atau gaji (BSU), itu sudah disampaikan sejak 14 September 2020.

“Pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan (BLT), karena sebagian kecil tenaga honorer ini ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas secara virtual dengan Presiden Jokowi, Senin (14 September 2020).

Gayung bersambut. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan sisa anggaran BSU atau BLT untuk pekerja formal bergaji di bawah Rp5 juta dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).

“Aspirasi Kemnaker direspons Satgas PEN dan Presiden mengenai suara teman-teman guru honorer di Kemenag maupun Kemendikbud. Kami akan sampaikan ke kas negara untuk disalurkan (sisa anggaran) kepada guru honorer,” kata Ida dalam telekonferensi pers, Kamis (1 Oktober 2020).

Lantas bagaimana dengan perkembangan terkini rencana BLT atau BSU untuk guru honorer di Kemdikbud dan Kemenag?

Ketika dikonfirmasi Ayojakarta, Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kepastian penyaluran BLT atau BSU untuk guru honorer tersebut

“Terkait hal tersebut, kita tunggu dulu regulasinya ditetapkan secara resmi, ya,” ujar Evy dalam pesan singkatnya, Jumat (9 Oktober 2020).

Ayojakarta juga mengkonfirmasi perkembangan rencana penyaluran BLT untuk guru honorer kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Direktur GTK Dikmen Diksus), Praptono.

Namun, dia belum bisa memberikan perkembangan atau update terkait pendataan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang bakal menerima dana BLT atau BSU guru honorer.

“Saya belum tahu,” ujarnya lewat pesan singkat.

Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, Muhammad Zain, menyatakan pihaknya sudah memvalidasi data untuk penerima BLT atau BSU guru honorer berdasarkan data real time Sistem Informasi Pendidik dan Teanga Kependidikan Kemenag (Simpatika) sebanyak 617 ribu orang.

“Dari jumlah itu, sebanyak 455 ribu guru di antaranya sudah mencatatkan nomor rekening,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2 Oktoer 2020).

Sementara itu, 162 ribu guru lainnya, belum mencatatkan nomor rekening pada Simpatika. Kemenag sudah bersurat ke Kanwil Kemenag Provinsi, meminta agar mereka berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening yang tercatat di Simpatika statusnya masih aktif.

Data berdasarkan nama dan alamat guru madrasah bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang belum mencantumkan nomor rekening juga akan disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat melalui Admin Simpatika pada Kanwil Kemenag Provinsi.

“Kami sudah meminta Kanwil untuk menyosialisasikan hal ini kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah masing-masing, sehingga data rekening yang dibutuhkan segera lengkap dan tervalidasi,” kata Zain.

Sampai berita ini diturunkan, Ayojakarta belum mengetahui mekanisme penyaluran BLT atau BSU kepada guru honorer.

Sebagai perbandingan, berikut ini alura pencairan bantuan pemerintah kepada pekerja dan buruh formal yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta:

Pertama: Perusahaan melalui bagian yang mengurus sumber daya manusia (SDM) mendata pekerja yang erdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekarang disebut BPJamsostek, dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bagian SDM atau human resources development (HRD) mengumpulkan nomor rekening para calon penerima.

Kedua: HRD mengirimkan data nomor rekening para calon penerima BLT pekerja kepada BPJamsostek.

Ketiga: BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap rekening calon penerima BLT pekerja dalam tiga tahap.

Keempat: Setelah tiga tahapan validasi selesai, data nomor rekening calon penerima BLT untuk pekerja diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kelima: Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran BLT untuk pekerja, Kemnaker memiliki kesempatan sampai empat hari untuk melalukan check list.

Keenam: Selesai check list, dana nomor rekening calon penerima BLT pekerja diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Ketujuh: KPPN menyalurkan BLT kepada bank penyalur yakni bank yang masuk menjadi anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Kedelapan: Bank Himbara lantas menyalurkan BSU ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun rekening bank swasta termasuk BCA.

Dengan mengikuti alur tersebut, untuk para guru agama bukan PNS (honorer) sebagai calon penerima BLT Rp1,2 juta yang memiliki rekening bank swasta termasuk Bank BCA dipastikan membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui transfer antarbank.

Penjelasan tentang hal itu berulang kali disampaikan oleh Bank BCA melalui akun Twitter resmi mereka @HaloBCA dalam berbagai kesempatan.