GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Perdebatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta soal bantuan sosial (bansos) dilatarbelakangi politik semata. Dua pihak mengedepankan ego politik masing-masing.
"Ini soal pencitraan saja. DKI punya kemauan sendiri karena Pak Gubernur ini kan jabatannya cuma sampai 2022. Nanti kalau mau maju lagi (di pemilu) kan butuh konstituen. Sementara itu, pemerintah pusat juga sama, ingin menunjukkan yang paling benar, paling kuasa. Jadilah politisasi bansos. Keduanya sama-sama punya ambisi," kata analis kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, kepada Ayojakarta, Senin (11/5/2020).
Menurut akademisi dari Universitas Trisakti ini, konflik yang terjadi antara pusat dan daerah hanya mengorbankan rakyat jelata. Saling bantah berakibat terhambatnya penyaluran bansos di saat banyak orang amat membutuhkan bantuan.
Selain itu, konflik bansos menunjukkan ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi dampak wabah.
"Masyarakat tidak diperhatikan, hanya dipertontonkan konflik mereka. Sebetulnya mereka berkonflik untuk menutupi bahwa keduanya tidak mampu membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Artinya, mereka tidak punya kapasitas," ungkap Trubus.
Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi membantu masyarakat yang jadi korban wabah COVID-19 dan dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah tidak usah berdebat melainkan bertindak secepatnya menyalurkan bantuan ke masyarakat.
"Jadi antara pusat dan daerah ini tidak mau kerjasama atau kolaborasi. Seharusnya mereka bisa kerja sama terkait masalah itu," ujarnya.
"Konflik ini menunjukkan mereka saling lempar tanggung jawab. Mereka melupakan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan," pungkas Trubus.
Share this article
"Konflik ini menunjukan mereka saling lempar tanggung jawab. Mereka melupakan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan," pungkas Trubus.