Warga Minta Presiden dan Kapolri Tarik Pasukan dari Pulau Wawonii

WAWONII, AYOJAKARTA.COM -- Warga pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara meminta Presiden Joko Widodo, Kapolri Idham Azis dan jajaran pemerintahan tidak melindungi perusahaan tambang nakal. Karena itu, hadirnya pasukan TNI-Polri di pulau kecil Wawonii, Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak diperlukan. 

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah meminta pasukan TNI-Polri yang bercokol di Pulau Wawonii segera ditarik.

Merah menuturkan, pada hari ini (Senin, 30/12/2019), sebanyak 500-an orang warga pulau Wawonii, sedang berjaga-jaga di lahan mereka masing-masing dari upaya penerobosan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang selalu dikawal aparat keamanan.

“Pilihan menjaga lahan masing-masing ini, telah dilakukan sejak empat bulan terakhir, guna mengantisipasi terjadinya penerobosan paksa pihak perusahaan tambang,” ujar Merah dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Ayojakarta.

Warga membuat tenda-tenda dan pos penjagaan untuk menghalau siapapun yang mengawal tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana (Harita Group).

“Yang memaksa masuk dan merampas lahan dan merusak kebun rakyat dengan membawa alat bor eksplorasi tambang,” ujarnya.

Penerobosan lahan telah tiga kali dilakukan PT GKP, terakhir pada 22 Agustus tengah malam. Penerobosan itu telah dilaporkan berulang kali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, namun tak digubris. 

“Warga juga sudah melaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lalu ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan bersama, namun laporan hasil hasil kunjungan lapangan tak juga keluar rekomendasinya,” jelasnya.

Laporan yang sama juga telah dilayangkan warga ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kedua institusi ini pun sudah mengeluarkan rekomendasi untuk perusahaan dan Gubernur Sultra, Ali Mazi guna menghentikan sementara aktivitas perusahaan. “Karena melanggar perundang-undangan, di mana peruntukkan pulau kecil tidak diprioritaskan untuk pertambangan,” ujarnya.

Mengingat gentingnya persoalan tambang di Wawonii, di mana 27 orang warga dikriminalisasi, tiga di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, kini PT GKP dikawal aparat TNI-Polri kembali memaksa masuk ke lahan-lahan warga.

“Tindakan perusahaan ini, berikut keterlibatan aparat keamanan berpotensi besar memicu konflik semakin besar. Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menkopolhukam dan semuanya, harus memerintahkan aparat TNI dan Koramil beserta kepolisian untuk segera mundur dari lahan dan kebun warga,” ujar Merah.

Jatam juga menyerukan agar segera menurunkan seluruh alat bor PT GKP dari lahan dan kebun milik warga.

“Hentikan segera aktivitas tambang, dan segel pelabuhan khusus PT GKP yang tidak memiliki izin lingkungan dan tidak sesuai dengan Rencana Donasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Sebelum terlambat dan jatuh korban lagi,” desak Merah.

Seruan dan permintaan warga itu, lanjutnya, telah dikirimkan ke  Presiden Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri,  Menteri KKP, Menteri LHK, Menteri ESDM, Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, Bupati Konawe Kepulauan, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Ombudsman RI dan pers.