Bakamla Gelar Diskusi Pengamanan Laut

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Bakamla menggelar Round Table Discussion Group (RTDG) dalam rangka pembahasan Naskah Akademik Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia.

RTDG ini dibuka Kepala Bakamla, Laksdya A. Taufiq R di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56,Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (Rabu, 4/12/2019).

Dalam sambutannya, Laksdya Taufiq mengatakan, Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Tanggung jawab atau kewajiban Indonesia untuk mengamankan pelayaran internasional yang telah ditentukan, sekaligus mengandung potensi ancaman keamanan dan kedaulatan.

"Laut tidak bisa di duduki, laut tidak bisa dipagari tapi bisa dikendalikan dengan data intelijen yang akurat," jelas Laksdya Taufiq.

Dia melanjutkan, dalam menjawab permasalahan keamanan laut tersebut, Bakamla memiliki tanggung jawab dalam menyusun Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu Fungsi Bakamla RI Berdasarkan Pasal 62 Huruf A UU 32/2014, yaitu Menyusun Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Dalam Amanat Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) kepada Kepala Bakamla RI Pada Tanggal 9 September 2018, agar Bakamla RI Menyusun Kebijakan Nasional antara lain Cetak Biru/Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia.

"Fokus dalam penyusunan blueprint ini adalah kebijakan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia; Sinergi dan Intergrasi Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut; Intergrasi Sistem Informasi dan Sistem Peringatan Dini; Sinergi Penegakan Hukum serta Sarana dan Prasarana," papar Laksdya Taufiq.

Menutup sambutannya, Laksdya Taufiq berharap dengan tersusunnya Naskah Akademik Blueprint Kebijakan Pengamanan laut ini dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan di laut, Sekaligus menjawab amanat dari presiden.

Pelaksanaan RTDG dipimpin langsung oleh Direktur Strategi Laksma Bakamla Sandy M Latief.

Turut hadir Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Bakamla  Drs. Hariadi, pejabat Eselon II,III dan IV, Tim Perumus dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.