Aksi #DriverOnlineMelawan Serukan Mosi Tak Percaya Terhadap Jokowi, Prabowo dan Semua Elite Politik

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM --  Aliansi Rakyat Bergerak gabungan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan kembali memadati Perempatan Tugu Yogyakarta, hari ini (Senin, 28/10/2019). 

Dengan mengusung tagar #DriverOnlineMelawan, aksi Aliansi Rakyat Bergerak bersama Front Indonesia ini mengajak pengemudi ojol untuk berkumpul di lokasi pada pukul 18.30 - 19.00 WIB malam nanti. 

Berdasarkan undangan yang diterima redaksi, aksi menyuarakan aspirasi kali ini berbeda dari sebelumnya, yaitu melalui gelaran karnaval demokrasi dan panggung orasi oleh Presiden Front Indonesia, Sabar Gimbal. 

Sementara itu dalam rilis persnya, Aliansi Rakyat Bergerak dan Front Indonesia tegas menyatakan tidak percaya Joko Widodo, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Amien  Rais, Airlangga Hartarto, Sohibul Iman, Muhaimin Iskandar, Harry Tanoesoedibjo, Wiranto, Surya Paloh, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan para elit politik lainnya.

"Selama Jokowi berkuasa, segala bentuk kebijakan yang menindas rakyat tidak pernah dikritik oleh oposisi, yaitu Prabowo beserta lingkaran pendukungnya. Hal ini menandakan bahwa elit politisi oposisi yang berada di peta perpolitikan Indonesia sama sekali tidak ada yang berpihak terhadap rakyat tertindas," tulis dalam rilis pers bersama Aliansi Rakyat Bergerak dan Front Indonesia. 

Aliansi Rakyat Bergerak dan Front Indonesia merinci berbagai permasalahan yang ada selama Jokowi berkuasa. Salah satunya di sektor buruh, terkait persoalan pengupahan. ARB dan FI memandang PP 78/2015 tentang Pengupahan nyatanya tidak memberikan perubahan yang berarti bagi para buruh. Justru, PP tersebut semakin menambah deretan ketidakadilan sistem pengupahan untuk para pekerja. 

Dalam penentuan kenaikan upah, seharusnya didasarkan pada survey KHL (UU 13/2003) bukan berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu kecacatan dalam PP 78 tahun 2015 adalah pemberhentian keterlibatan serikat buruh dalam penghitungan upah. 

Terkait tenaga kerja, ARB menyoroti banyak skema-skema baru yang membuat pengemudi ojol semakin terjepit dan dirugikan.

Pelanggaran HAM juga masih terjadi di tanah Papua ditambah rentetan konflik berbau rasisme. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat Papua. 

Permasalahan lingkungan di Indonesia juga semakin kritis. "Ambil contoh di Jawa, pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia ini akan mengalami krisis air pada tahun 2040," papar dalam rilis tersebut. 

Namun begitu, ARB dan FI memandang rezim bersikap abai terhadap segala macam permasalahan rakyat tersebut. Jokowi terus berupaya mengubah kebijakan yang dirasa menghambat masuknya investasi asing. Mulai dari membuat kebijakan yang memudahkan investasi masuk hingga melakukan represi kepada siapa saja yang menghalang-halangi investor.

Kasus Marsinah, Tanjung Priok I dan II, penculikan hingga pembunuhan aktivis 98, Munir tak menunjukkan keseriusan pemerintah sedikit pun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan terakhir yang terjadi, pemerintah justru menambah rentetan panjang pelanggaran HAM yang menewaskan lima peserta demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan Kendari,  Sulawesi Tenggara.

Atas kondisi tersebut di atas, ARB dan FI menyatakan sikap bersama mereka. Pertama, menuntut segera bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dihentikan.

Kedua, tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua.

Ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha dan korporasi pembakar hutan, serta cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bari perusahaan besar perkebunan.

Tuntutan lainnya mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK, Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.

Berikutnya menolak RUU Pertanahan, revisi UU Ketenagakerjaan versi pengusaha, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba.

ARB dan FI juga menuntut penuntasan pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM.

Terakhir tuntutan penyelenggaraan pendidikan gratis, demokratis, kritis, dan humanis

"Selain itu, kami juga menyatakan sikap solidaritas kepada Muhammad Yusuf Kardawi, Immawan Randy, Maulana Suryadi, Akbar Alamsyah, dan Bagus Putra Mahendra yang telah gugur dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," imbuh pernyataan sikap ARB dan FI. 

Tak lupa juga kepada para pelajar yang ikut memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, direpresi dengan surat pernyataan dan pemanggilan orang tua oleh sekolah serta mendapatkan surat dari kepolisian.

Sikap solidaritas ARB dan FI ini juga ditujukan kepada para peserta aksi Driver Online Melawan di depan kantor Grab yang menuntut keadilan terhadap dengan sistem dan aturan yang disusun oleh aplikator dan pemerintah.

Termasuk kepada warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang melakukan aksi di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang menuntut keadilan dalam menolak penambangan bahan material (Quarry) di Desa Wadas.