Setumpuk PR Menanti Mendikbud Nadiem, Catat Lulusan SMK Lebih Banyak Nganggur

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Mendikbud Nadiem Makarim diharapkan mampu menyelesaikan berbagai problem yang masih menghantui di bidang pendidikan Indonesia. 

“Ini bukan sekedar kursi Menteri yang akan diduduki Mas Nadiem, tapi juga meja dengan setumpuk pekerjaan rumah di depannya,” ujar anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri  Faqih beranalogi, di Jakarta, Kamis (24/10/2019). 

Rabu pagi kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan 34 menteri dan 4 kepala lembaga yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah mantan CEO Gojek Indonesia, Nadiem Makarim yang didapuk memimpin pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Salah satu yang menjadi tugas berat Nadiem yang diamanah Presiden Jokowi di bidang sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, khususnya menghadapi dunia kerja.  Selain itu, Jokowi menegaskan agar kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Presiden tampaknya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebesar 6,99 juta orang, atau 5,34 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 131,01 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lulusan SMK menganggur tercatat 11,24 persen, sementara lulusan SMA menganggur mengambil porsi 7,95 persen.

Melihat data tersebut, Fikri menilai ada target yang sepertinya disadari meleset dalam program pemerintah lima tahun ke belakang. Terutama terkait revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai solusi untuk menciptakan SDM siap kerja, sekaligus menekan angka pengangguran.  

Pasalnya diketahui, jumlah penganggur dari kalangan lulusan SMK masih cukup besar.  

"Anehnya lagi, lulusan SMK malah lebih banyak menganggur ketimbang lulusan SMA," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

FIkri mensinyalir hal itu karena minimnya daya serap lapangan kerja yang cukup bagi lulusan SMK yang digenjot selama lima tahun terakhir.  

"Jumlah lulusan terus bertambah, tapi yang menyerap tidak ada, karena tidak ada koneksi, link and match antara kebutuhan di industri dengan jurusan yang tersedia,” papar dia. 

Tantangan selanjutnya bagi Mendikbud baru adalah bagaimana direktorat SMK seharusnya punya data berapa jumlah kebutuhan industri sebenarnya, baru kemudian jurusan yang sesuai dibuka.

Selain masalah SMK, menurut Fikri masih terdapat kesenjangan kesempatan bersekolah dan menikmati infrastruktur pendidikan yang sudah digelontorkan APBN dalam lima tahun terakhir.  

Data Panitia Kerja Sarpras Pendidikan Dasar & Menengah di Komisi X DPR pada 2018 menemukan masih terdapat 1,3 juta ruang kelas (75 persen dari total 1,8 juta) di seluruh Indonesia yang rusak.    

"Dan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, butuh 10 tahun lamanya agar seluruhnya bisa diperbaiki,” imbuh Fikri.

Masalah pemerataan pun tidak kalah besar. Menurut data neraca pendidikan daerah 2016 oleh Kemendikbud, anggaran pendidikan dalam APBD hanya dianggarkan kurang dari 10 persen di 33 provinsi.  

“Bahkan di Papua hanya 1,4 persen,” tambah Fikri. 

Padahal perundangan mewajibkan alokasi anggaran pendidikan di daerah minimal 22 persen.  Dan itu semua kita belum bicara bagaimana kondisi di daerah 3T (tertinggal, terdepan , dan terluar).  Belum soal jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2019 mencatat, saat ini masih terdapat 4,5 juta anak di Indonesia putus sekolah.    

“Terlepas dari data tesebut campuran atau tidak,angka partisipasi kasar atau murni, tetapi ini merupakan realita terkini kondisi anak usia sekolah di Indonesia,” ujar Fikri.

Bongkar pasang kebijakan di sektor pendidikan dalam lima tahun terakhir juga kerap meramaikan kontraversi di kalangan peserta didik dan masyarakat.  Mulai dari isu penghapusan UN, penerapan Full day school, sampai metode zonasi pendidikan yang dikritisi banyak pihak.  

“Setiap kali kebijakan settingnya bikin kontraversi, tidak ada sosialisasi dulu, jadi ke depan sebaiknya dihindari,” saran mantan guru ini.

Selain itu, PR besar Kemendikbud lainnya terkait rencana strategis kementerian, yang tertuang dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

"Rencana Induk, grand design pendidikan kita belum ada. Belum jelas arah pendidikan kita berorientasi pada akademik, profesi atau vokasi?” Fikri menekankan. 

Terkait guru sebagai kunci pencetak SDM berkualitas, tiap tahunnya diperkirakan ada 70 ribu guru yang memasuki masa pensiun, sedangkan pemerintah masih menerapkan kebijakan ketat terhadap pengangkatan ASN.  

Selain itu, pemerintah daerah terus ditekan agar tidak mengangkat tenaga honorer baru.  Kebijakan ini dinilai saling bertentangan dengan kondisi lapangan, yakni kurangnya tenaga guru di sekolah.  Bahkan, mantan Mendikbud Muhajir Effendy menyarankan untuk memperpanjang masa kerja guru yang telah pensiun.   

“Masalah masalah ini sudah cukup kompleks untuk diselesaikan oleh siapapun menterinya, diperlukan komitmen yang besar untuk menjalankan amanah konstitusi, yakni pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, serta pemenuhan anggaran sebesar 20 persen dari APBN," tutup Fikri.