IJTI Tuntut Polri Benahi Diri dalam Hal Perlindungan Terhadap Wartawan

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kasus kekerasan yang menimpa sejumlah jurnalis, baik di Jakarta maupun di daerah, saat meliput unjuk rasa mahasiswa pada 24-25 September 2019 merupakan alaram nyata bagi keberlangsungan kebebasan pers di tanah air.  

Selama satu pekan ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencatat ada 10 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis saat meliput unjuk rasa menolak RKUHP. 

Dari jumlah tersebut, enam kasus kekerasan terjadi di Ibu Kota dan selebihnya terjadi di daerah. Dari 10 korban kekerasan, 4 di antaranya merupakan jurnalis televisi, yakni Febrian Ahmad (reporter Metro TV yang kendaraan liputannya dirusak oleh massa); Rian Saputra (kamerawan TVRI Sulawesi Tengah, kameranya dirampas dan gambar dihapus oleh oknum polisi saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa di Jalan Raden Saleh yang tidak jauh dari Gedung DPRD Sulawesi Tengah). 

Kemudian, Vany Fitria dan Harfin Naqsyabandi (Reporter Narasi TV, juga mengalami kekerasan oleh oknum polisi saat meliput aksi unjuk rasa tolak RKUHP di Jakarta).

Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi menolak RKUHP dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Sedangkan satu kasus dilakukan oleh massa aksi.

Hal ini menunjukkan ada persoalan serius di tubuh Polri, terutama terkait penanganan dan perlindungan bagi para jurnalis. Padahal, Polri dan Dewan Pers telah memiliki MoU terkait penanganan dan perlindungan bagi para jurnalis.

AYO BACA : Wartawan Tegur Kapolri Lewat Aksi Teatrikal

\"Karena itu IJTI mempertanyakan komitmen Polri dalam menjalankan nota kesepakatan menyangkut perlindungan jurnalis yang sudah dibuat dengan Dewan Pers,\" kata Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriana, dalam siaran persnya.

Dalam UU 40/1999 tentang Pers secara tegas disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. Pers berfungsi sebagai kontrol sosial dan penyampai aspirasi publik. Itulah mengapa pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Tanpa kebebasan pers dan berekspresi maka demokrasi di tanah air tidak akan berjalan dengan baik. 

Menyikapi maraknya kekerasan yang menimpa sejumlah jurnalis saat meliput unjuk rasa IJTI menyatakan kecaman keras terhadap kekerasan kepolisian terhadap jurnalis yang tengah melakukan peliputan unjuk rasa menolak RKUHP.

Mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi. Meminta Kapolri mengevaluasi pelaksanaan MoU Polri dengan Dewan Pers terkait perlindungan jurnalis

IJTI juga mendesak adanya reformasi di Polri terutama yang menyangkut penanganan dan perlindungan jurnalis. Mendorong jurnalis yang menjadi korban untuk memproses kasus kekerasan secara hukum

Pengurus Pusat IJTI mengimbau seluruh jurnalis televisi terus menjaga kode etik jurnalistik dan profisionalitas dalam menjalankan tugasnya dan meminta agar para jurnalis selalu mengutamakan aspek keselamatan saat menjalankan tugasnya.