.jpeg)
JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Rapat maraton membahas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) digelar di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).
Rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut menyimpulkan langkah-langkah untuk meminimalisir Karhutla di beberapa provinsi di Indonesia.
"Upaya sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, dan apa yang akan kita lakukan di lapangan,'' ujar Menkopolhukam, Wiranto.
Dikatakan Wiranto, jumlah titik api pada bulan September meningkat jika dibandingkan bulan yang sama tahun 2018 lalu.
''Memang betul bahwa titik api pada bulan yang sama pada tahun ini dan tahun yang lalu itu meningkat,'' tuturnya.
Hal itu, kata Wiranto, tidak hanya disebabkan oleh gejala alam tapi juga ulah manusia. "Sebab pada prosentase hutan bukan disebabkan karena alam melainkan karena ulah manusia,'' kata dia.
Selain itu, lanjut Wiranto, asap pada kasus Karhutla kali ini cenderung menyeberang ke wilayah negara tetangga sehingga mengganggu kehidupan masyarakat-masyarakat yang terdampak.
"Asap ini sudah mengganggu dan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga menganggu penerbangan-penerbangan di beberapa tempat di waktu-waktu tertentu, jadi sudah mengganggu,'' ungkapnya.
Pihaknya, kata Wiranto, terus berupaya meminimalisir kasus Karhutla secara total. Terlebih, infomasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa musim hujan diperkirakan akan turun bulan Oktober mendatang.
"Puncak musim panas akan terjadi saat ini sampai dengan pertengahan bulan Oktober, setiap daerah memang berbeda-beda tapi umumnya wilayah yang terdampak ini panasnya masih terus berlanjut sampai Oktober," tuturnya.
Dengan kondisi tersebut, sebagai bentuk koordinasi pihaknya menggelar rapat dengan kementerian terkait guna menindaklanjuti penanggulangan Krhutla.
"Yang sudah dilaksanakan kita tingkatkan karena penanggulangan yang harus kita tingkatkan dan tidak boleh terhenti," tandas Wiranto.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Meteorologi Klomatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.
Share this article