Ini Pernyataan Sikap Sejumlah Tokoh Agama Soal Papua

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Untuk mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menangani maslaha di Papua dan Papua Barat, sejumlah tokoh berkumpul dan menyatakan sikap di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Pembacaan pernyataan sikap dilakukan secara bergiliran oleh Ketua Pengurus Besat Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Jakarta Agustinus Heri Wibowo, Rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno, Biro Papua PGI Ronald Rischardt, Putri Gus Dur Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Ketua Pusat Studi Papua Universitas Kristen (UKI) Antie Sulaiman dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia. 

Pernyataan tersebut yakni, pertama, mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan. 

Kedua, mendorong pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk. 

Ketiga, meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat. 

Baca Juga: Alissa Wahid: Strategi Gus Dur Tangani Papua Lebih Ampuh

Keempat, meminta kepada pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HANI, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.

Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, Pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang.

Kelima, meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial).

\"Dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentarkomentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial,\" ujar Usman menutup pernyataan sikap tersebut.

AYO BACA : Baca Juga: Said Aqil: Agar Tak Bergejolak, Pemerintah Harus Berhati-hati Tangani Papua