DPR Ungkap Rapor Merah Maktab Haji 2026, Jemaah Kelaparan dan Bus Telat

AYOJAKARTA.COM - Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sudah di depan mata.

Namun, persiapan penting ini ternoda oleh karut-marut operasional di lapangan.

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI membongkar rapor merah pelayanan jemaah haji Indonesia 2026 saat memantau langsung Maktab 602 dan Sektor 6 di Makkah, Senin, 25 Mei 2026.

Temuan di lapangan menunjukkan potret memprihatinkan, mulai dari jemaah terlantar hingga terancam kelaparan.

Masalah utama yang menjadi sorotan tajam adalah ketidakpastian jadwal bus penjemput dan manajemen konsumsi yang buruk.

Akibat koordinasi petugas yang berantakan, jadwal keberangkatan jemaah menjadi kacau.

Banyak jemaah yang seharusnya berangkat ke Arafah sejak pukul 07.00 pagi, justru masih terdampar di maktab hingga pukul 11.00 waktu setempat karena bus datang seenaknya.

Krisis Konsumsi Layak

Selain urusan transportasi, carut-marut distribusi makanan siap saji (Ready to Eat) menjadi catatan paling fatal.

Jemaah haji tidak mendapatkan kepastian terkait hak makan mereka. Bahkan, jatah makanan yang seharusnya berupa menu layak justru diganti dengan makanan cepat saji seperti mi instan dan susu.

Kondisi ini memicu amarah dari Timwas DPR RI karena sangat berisiko bagi kesehatan fisik jemaah jelang wukuf.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, melontarkan teguran keras kepada jajaran petugas haji di lapangan.

"Kemarin sudah kita sampaikan, penggantinya itu tidak boleh hanya mi instan atau popmie. Dari dulu sudah kita larang karena berisiko membuat jemaah sakit perut menuju Arafah," tegas Marwan Dasopang di Sektor 6 Makkah, dilansir dari laman resmi DPR.

Marwan juga meminta petugas jujur mengenai ketersediaan makanan agar ketua kloter bisa mencari alternatif lain sebelum jemaah kelaparan.

Jika terus menunggu tanpa kepastian, jemaah yang menjadi korban. Bahkan muncul opsi pahit di mana jemaah terpaksa patungan membeli makan sendiri.

Kegagalan Mitigasi dan Tuntutan Pembenahan Kilat

Sengkarut operasional ini dinilai berakar dari kurangnya kesiapan kementerian terkait selaku penanggung jawab.

Pemerintah dianggap gagap dalam menyusun sistem mitigasi risiko di lapangan.

Padahal, data evaluasi dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya melimpah.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa mengelola ratusan ribu jemaah memang tidak mudah.

Namun, pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola haji semestinya bisa memperkecil potensi eror di lapangan.

"Ternyata kita menemukan masalah yang masalah ini juga ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Soal keterlambatan bus yang menjemput jemaah haji, kemudian juga ada persoalan makanan yang terlambat diberikan, bahkan juga tidak diberikan sama sekali," ungkap Nasir Djamil.

Kini, Timwas DPR RI mendesak instansi terkait untuk melakukan perbaikan teknis secara cepat dan menyeluruh.

Koordinasi antar-petugas di lapangan harus segera dibenahi demi menjaga keselamatan, kesehatan, dan kekhusyukan jemaah haji Indonesia.***