AYOJAKARTA.COM – Saat pandemi Covid-19 melanda dunia, salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia adalah dengan menginisiasi aplikasi Peduli Lindungi.
Selain berisi informasi dan data paling mutakhir terkait pandemi Covid-19, aplikasi Peduli Lindungi juga menjadi salah satu syarat wajib seseorang untuk beraktivitas.
Berkunjung ke pusat perbelanjaan atau menggunakan berbagai sarana transportasi di masa pandemi Covid-19, hanya dapat dilakukan jika aplikasi Peduli Lindungi menemani.
Baca Juga: Update SIKS-NG Progres Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 2: Banyak KPM Gagal Salur? Ini Penyebabnya
Meski sejumlah keluhan terkait sensitivitas barcode mencuat ke permukaan, Ganip Warsito selaku Ketua Satgas Covid-19 Indonesia sempat memberi solusi alternatif.
Disamping menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, Ganip menyebut mobilitas publik juga dapat ditunjang dengan hanya menunjukkan sertifikat vaksin saat akan bepergian.
Upaya lain yang juga ditempuh pemerintah untuk mempermudah mobilitas dan pelayanan publik adalah dengan mengintegrasikan Peduli Lindungi ke belasan platform digital.
Melalui belasan aplikasi populer saat itu, Peduli Lindungi menjadi varian menu khusus yang memungkinkan pengguna mengakses.
Baca Juga: Kenapa KIP Masih Berlaku tapi Bantuan PIP Belum Cair? Simak Penjelasan Ini Dulu Ya..
Terkait dengan pengintegrasian tersebut, Pratama Persadha selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC memberi tanggapan.
Meski baik untuk mempermudah aksesibilitas bagi pengguna, Pratama mengingatkan pemerintah untuk lebih waspada dengan potensi serangan siber.
Langkah tersebut menurutnya penting dilakukan, mengingat resistensi pertahanan data masyarakat Indonesia masih sangat lemah dan mudah diretas.
Salah satu bukti lemahnya penanganan data di Indonesia adalah tersebarnya hasil sertifikat vaksin Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Presiden.
Baca Juga: Kapan Idul Adha 2025 versi Pemerintah? Catat Jadwal Sidang Isbat Penentuan Lebaran oleh Kemenag
Kebiasaan pemerintah Indonesia dalam merancang sistem, menurut Pratama adalah membuat platform yang terkesan mewah namun tidak dibarengi dengan pengamanan.
“Anggaran terhadap keamanan siber di Indonesia itu sangat rendah sekali, padahal efek serangannya sama,” ujar Pratama pada 7 Oktober 2021 silam.
Serangan siber yang terjadi pada BRI, BPJS, Polri, Kejaksaan, BUMN, Seskab, dan instansi lainnya, harus menjadi pelajaran bukan justru diabaikan.
Indikasi adanya rasa superioritas antara DPR dengan Pemerintah yang diyakini menjadi akar persoalan keamanan data rakyat Indonesia, menurut Pratama harus bisa diredam.
Baca Juga: Sempat Ngelak! Jan Hwa Diana Dibui 4 Tahun Penjara, Gelapkan 108 Ijazah Eks Karyawan
Pernyataan Pratama terkait masih sangat lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia baru-baru ini terbukti pada domain aplikasi Peduli Lindungi.
Selain hilang dari Playstore, tampilan domain lawas dari aplikasi Peduli Lindungi yang berganti nama menjadi Satu Sehat juga telah berubah menjadi situs judi online atau Judol.
Menyikapi pengambilalihan domain situs tersebut, ribuan warganet mendesak agar pemerintah lebih serius dalam melakukan pengamanan data milik rakyatnya.
“Jadi judi online ini dipedulikan dan dilindungi?” komentar sejumlah warganet yang jengah lataran kuatir data pribadinya telah diretas. ***

Share this article
Aplikasi Peduli Lindungi kini berubah jadi situs judi, warganet resah soal keamanan data & desak pemerintah serius tangani siber.