Pilkada terlaksana. Ada yang menilai ada pelanggaran TSM (Terstruktur, Masif, dan Sistematif). Mau dapatkan keadilan. carinya ke mana? Mahkamah Konstitusi? Itu dulu. sebelum MK mengeluarkan Putusan terkait Sengketa Pilpres 2019.
Kok dulu?
Dua belas tahun silam, 2008.... ndak aturan TSM di UU Pileg, Pilpres, maupun Pilkada... Bu Khofifah sebagai Cagub Jatim merasakan dan memiliki bukti ada pelanggaran dalam Pilgub Jatim, diistilahkan TSM (Terstruktur... Sistematis... dan Masif). Padahal dalam UU ndak mengenal istilah Pelanggatan TSM... yang ada hanya sengketa hasil pemilihan... gampangnya, pelanggaran perhitungan
Bu Khofifah dan timnya mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. MK menerima.... MK menyidangkan untuk memeriksa.... MK mengeluarkan Putusan..... TERBUKTI ADA PELANGGARAN TSM.... Sebagian tahapan Pilgub Jatim diperintahkan diulang di beberapa tempat. Pencari Keadilan menemukan keadilan Pilkada di MK.
Semenjak itu TSM adalah norma hukum Pemilu dan masuk sebagai norma di hampir seluruh UU terkait Pemilu (Pileg, Pilpres, dan Pilkada).
Saya sampai sekarang masih bisa merasakan kebangaan dan kebahagiaan luar biasa atas peristiwa itu. Kenapa? itulah saat pertama saya melihat jubah hakim keadilan substantif.
Sekarang gimana?
Menurut putusan MK saat sengketa Pilpres, sejauh yang saya pahami (semoga ndak salah), pelanggaran TSM bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Jangan tanya ke saya apakah anggota Bawaslu itu semua diisi oleh yang berlatar belakang hukum sehingga mampu menggali keadilan TSM sehingga punya kompetensi untuk memeriksa dan memutus TSM.
Apakah anggota Bawaslu itu negarawan sehingga memiliki standar moral untuk memeriksa dan memutus TSM suara rakyat? Bukankah Bawaslu bagian dari penyelenggara, bukan pemutus sengketa yang mengambil jarak dari penyelenggara.... kan MK diberi kewenangan memeriksa dan memutus terkait keadilan pemilu karena anggota MK adalah orang dengan standar moral pada tingkat negarawan?
Ndak tahulah aku jawabannya....
Jangan juga tanya ke aku andai dan anggapkah anggota Bawaslu punya kapasitas negarawan dan keilmuan untuk memeriksa dan memutus sengketa TSM, namun punya apakah punya kewenangan memeriksa dan memutus sengketa TSM Pilkada? Hal ini salah satu yang saya sampaikan kepada Ketua Bawaslu, Mas Abhan, saat Komisi Informasi Pusat silaturahmi ke beliau hari Selasa, 18 Februari 2020 lalu.
Jawaban Mas Abhan bikin saya terperanjat sambil mbayangin apa yang terjadi pasca Pilkada nanti.
Menurut beliau, Bawaslu hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa TSM terkait perhitungan suara. Hanya itu kewenangan yang diberikan UU Pilkada ke Bawaslu.
Lantas kalau peserta Pilkada punya bukti pelanggaran TSM yang lain, seperti TSM pengerahan ASN, TSM Dana Hibah, dan TSM lainnya, kemana mereka akan mencari keadilan?
Saya sampaikan saat itu ke beliau, wah gawat kalau begini. Sepanjang pengetahuan saya terlibat dengan dunia pemilu semenjak Pemilu pertama pasca reformasi, 1999, hal yang paling mengerikan adalah jika tidak ada saluran para pencari keadilan Pilkada untuk mencari keadilan.
Jika ke MK tidak bisa karena kewenangannya sudah di Bawaslu. Jika ke Bawaslu juga tida bisa karena hanya terbatas TSM perhitungan. Maka yang dikhawatirkan adalah jika para pencari keadilan TSM Pilkada memilih jalannya sendiri-sendiri.... alasannya bisa saja karena terpaksa.... dan alasan pembenar lainnya...
Bukan saja gawat kalau itu terjadi.... tapi supeeeerrrrr gawaaaaatttt....
Datanya begini. Sebayak 230 Pilkada dari 170 Pilkada tahun 2020 diikuti oleh patahana...
Biasanya konflik pasca Pilkada terkait dugaan pelanggaran TSM pengerahan ASN, pelanggaran TSM dana Hibah, dan pelanggaran TSM lainnya non perhitungan, potensi terjadinya lebih besar di Pilkada yang diikuti patahan. Terlepas patahana melakukan atau tidak melakukannya.
Artinya potensi konflik pelanggaran TSM ada di hampir 90 % daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 ini. Separuh lebih daerah di Indonesia berpotensi pencari keadilan pelanggaran TSM Pilkada tak punya saluran mencari keadilan.
Maka....
Mumpung masih ada waktu sebelum perhelatan Pilkada. Semua pihak terkait hendaknya membuatkan saluran agar tak banyak saluran yang dibuat masing-masing pencari keadilan pelanggaran TSM Pilkada.
Bisa dibayangkan jika masing-masing mencari salurannya sendiri-sendiri.... maka akan ada 230 potensial nantinya...
Yang terjadi adalah antar satu saluran dengan saluran yang lain akan saling bertabrakan....
Dan jangan lupa, kalau saluran sudah sangat banyak maka penyalurannya pun akan ke banyak tempat secara tak terkendali.... bisa sangat luaaasss..... seluas yang bisa dijangkau saluran yang banyak itu....
Semoga bisa diantisipasi, amiin.
Hendra J Kede
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat
Share this article
Menurut putusan MK saat sengketa Pilpres, sejauh yang saya pahami (semoga ndak salah), pelanggaran TSM bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi.... tapi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)...