Masih Perlukah TGUPP?

Polemik anggaran lem aibon. Sebelumnya pulpen dan jalur sepeda. Memunculkan sebuah pertanyaan masih perlukah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)?

Asal tahu saja semasa gubernur Jakarta sebelumnya tak pernah tim model seperti ini karena sudah ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Bappeda adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Kehadiran TGUPP di Pemprov DKI Jakarta jelas akan bertabrakan dengan fungsi Bappeda apalagi anggaran untuk tim ini sepenuhnya dari APBD DKI Jakarta. 

Dalam pagu anggaran Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 terungkap anggaran untuk TGUPP mencapai Rp 19,8 Miliar. Sebuah angka yang besar!

Karena itu sebaiknya anggaran untuk TGUPP diambil dari dana operasional Gubernur saja apalagi semua orang tahu anggota TGUPP berisi mereka yang dulu mendukung Anies Baswedan di Pilgub. Ya semacam balas budi atas keringat yang sudah mereka kucurkan ketika Pilgub lalu itu. Anggota TGUPP kabarnya mencapai 70 orang. 

Hal lainnya yang muncul di lapangan kehadiran TGUPP membuat Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kagok dalam bekerja. Dalam beberapa hal malah SKPD takut dengan TGUPP yang pasti akan membawa nama sang gubernur. Ini masuk akal karena TGUPP melekat langsung dengan Gubernur Anies Baswedan.

Intinya apa nggak sebaiknya TGUPP yang bejibun anggotanya itu dibubarkan saja. Biarlah urusan perencanaan kota ini diserahkan ke Bappeda. Ya lumayan untuk efisiensi anggaran. 

Toh APBD itu kan uang rakyat juga. Jadi sangat pantas dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas mendasar bagi rakyat Jakarta.

Saya masih ingat pesan Pak Harto ketika menunjuk Surjadi Soedirdja menjadi gubernur menggantikan Wiyogo Atmodarminto tahun 1992 lalu. Katanya jadikan Jakarta sebagai Ibu Kota yang sejajar dengan Ibu Kota lainnya di dunia.

Singkat kata jangan sampai kehadiran TGUPP malah menjadi lem yang membuat semuanya merekat keras sehingga laju pembangunan menata Jakarta hanya jalan di tempat. 

Semoga tidak! Karena Jakarta harus sejajar dengan Ibu Kota Negara lain di dunia walau nanti kota ini menanggalkan predikat sebagai Ibu Kota Negara.

Norman Meoko
Wartawan senior