BPJS Kesehatan Defisit Keuangan, Dirut dan Pegawainya Hura-Hura Pakai Uang Rakyat

Beberapa hari saat menteri Kesehatan mengunjungi kantor BPJS Kesehatan dan mengatakan memberikan gaji pertamanya sebagai menteri untuk membantu defisit dana BPJS Kesehatan. Tidak lupa juga menteri kesehatan, dokter Terawan mengajak semua pejabat kementerian kesehatan ikut menyumbangkan gajinya untuk membantu meringankan defisit dana BPJS Kesehatan.

Cara dr Terawan ini sangat cerdas dan populis sebagai gerakan untuk menyadarkan semua jajaran direksi dan pegawai BPJS yang gagal mengelola uang rakyat.

Dirut BPJS Kesehatan sepertinya bebal ya dan kurang cerdas malah tertawa dan senyum-senyum saat dr Terawan menyampaikan keinginannya menyerahkan gaji pertamanya sebagai menteri kesehatan untuk membantu BPJS Kesehatan.

Disindir Menkes dr Terawan kok gak sadar sih Dirut BPJS Kesehatanya. Sepertinya pak Menkes harus menyadarkan Dirut dan pegawai BPJS Kesehatan berhenti hura-hura menghabiskan uang rakyat di BPJS. Menyadarkan dan mencuci otak mereka agar jangan hanya bisa menambah pendapatan dengan menghamburkan uang rakyat hingga BPJS Kesehatan defisit keuangannya.   

Kerjanya pegawai BPJS Kesehatan hanya bangun kantor baru dan bikin seragam pegawai serta mengatur sistem gaji yang tinggi. Sementara rakyat yang punya uang justru tidak mendapatkan layanan baik di rumah sakit karena gunakan kartu sebagai peserta BPJS Kesehatan.  

Bahkan ada rumah sakit memasang tulisan pasien bisa gunakan BPJS Kesehatan  jika sudah kritis. Tanggal 10 Oktober 2019  saat saya melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan di sebuah RSUD di Jakarta Timur, saya sedih mendengar si petugas RSUD menolak seorang ibu yang mau berobat ke dokter spesialis Penyakit Dalam dengan menggunakan fasilitas layanan BPJS.

Petugas RSUD itu mengatakan bahwa si pasien harus antri dan baru bisa berobat dengan dokter spesialis penyakit dalam pada tanggal 29 Oktober 2019.  

Saya mendengar pesan serupa di sampaikan si petugas kepada pasien BPJS  lain yang ingin Konsul berobat dengan dokter spesialis  penyakit dalam. Pikir saya dalam hati, "ini rumah sakit daerah di kota Jakarta, kok bisa kurang dokter spesialis penyakit dalam? Bukankah banyak dokter yang berebut praktek di Jakarta?"

Menyaksikan sikap tidak simpati Dirut BPJS saat dr Terawan menyampaikan keinginan serahkan gajinya itu, saya menuliskan kejadiannya di halaman sosial media. Saya menuliskan bahwa pak Menkes perlu mencuci otak Dirut BPJS beserta semua karyawan BPJS Kesehatan agar bisa bekerja baik dan BPJS Kesehatan tidak defisit keuangan terus.

Ada seorang teman yang merespon dan menulis, "Apanya yang mau dicuci ... kan nggak ada ... Kalo ada harusnya udah dipake mikirin rakyat ..." Kegagalan kerja jajaran BPJS itu sudah berlangsung sejak awal BPJS beroperasi. Hura-hura dan kegagalan kerja pegawai BPJS Kesehatan  itu  mengakibatkan sejak tahun 2014 hingga hari ini di 2019, BPJS Kesehatan terus alami kerugian dan defisit keuangan.  

Angka defisit itu: tahun 2014 sebesar Rp 1,9 Trilyun, tahun 2015 Rp 9,4 Trilyun, tahun 2016 To 6,4 Trilyun, tahun 2017 Rp 13,8 Trilyun, tahun 2018 Rp 19,4  Trilyun dan tahun 2019 hingga Mei 2019 To 9,1 Trilyun. Coba diaudit besarnya angka audit ini untuk menyehatkan rakyat atau untuk hura-hura menggaji dan beli seragam Dirut serta seluruh pegawai BPJS Kesehatan?  

Sekali lagi, saya mau minta tolong pada menteri kesehatan agar mencuci otak seluruh pegawai dan direksi BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatan tidak stroke. Sebab jika BPJS Kesehatan terus alami stroke seperti sekarang ini maka rakyatlah yang rugi dan mati mengenaskan karena haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak dilindungi oleh pemerintah melalui alatnya yakni BPJS Kesehatan.

Mereka, Dirut BPJS Kesehatan dan para karyawan BPJS  Kesehatan harus bisa  bekerja profesional melayani hak kesehatan rakyat. Bila perlu jika mereka tidak bisa bekerja profesional, sebaiknya pak menteri Kesehatan cuci gudang BPJS Kesehatan,  ganti Dirut BPJS Kesehatan  dan semua jajaran manajemen BPJS Kesehatan.

Azas Tigor Nainggolan
Pengamat Kebijakan Publik dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA).