Pro kontra mobil Esemka terus berlanjut. Fakta ini menunjukkan ''rekonsiliasi'' yang coba dibangun oleh elit politik, tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Mau Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan kek. Mau tetap di luar pemerintahan kek, masyarakat sudah telanjur terbelah dalam dua kekuatan besar. Pendukung dan penentang pemerintah.
Kelompok pendukung pemerintahan Jokowi mati-matian membela mobil Esemka. Kelompok penentang menganggap mobil Esemka sebagai mobil tipu-tipu. Sama seperti kebanyakan program Jokowi.
Bagi para pendukung Jokowi, sebagai pemain pemula, wajar Esemka bekerja sama dengan pabrikan lain. Termasuk pabrikan mobil dari Cina.
Sebagaimana pepatah (Cina juga), seribu mil perjalanan, dimulai dengan langkah pertama.
Mereka menyebut kubu seberang hanya pandai nyinyir. Tidak punya kontribusi nyata terhadap bangsa. Sekali nyinyir, sampai kapan pun akan tetap nyinyir!
Sebaliknya, kubu penentang menilai, peluncuran mobil Esemka oleh Presiden Jokowi, merupakan bukti nyata, rezim pemerintah saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Cina.
Mobil Esemka Bima 1.2 itu tak lebih cuma rebadge, alias ganti merek mobil Cina. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebutnya sebagai pabrik tempel merek. Bukan pabrik mobil.
Di tengah-tengah pro kontra tersebut, tiba-tiba muncul video dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam video tersebut Luhut tampak sedang bercanda dengan wartawan. "Apakah mobil Esemka akan digunakan sebagai kendaraan resmi Presiden Jokowi? Luhut menjawab: Kamu, wartawan saja yang naik.
''Jangan suruh Presiden naik, nanti kita sudah pilih-pilih gara-gara Esemka blong lagi remnya,'' kata Luhut.
Video pendek tersebut langsung viral. Luhut dikenal sebagai tangan kanan Jokowi. Pendukung setia semua gagasan Jokowi. Jadi rada aneh kalau tiba-tiba bersuara miring.
Ini berita besar! Sesuai dengan jargon, orang menggigit anjing. Bukan anjing menggigit orang!
Luhut ''menggigit'' Jokowi, jelas berita besar!
Setelah ditelusuri, ternyata pernyataan Luhut itu merupakan berita lama. Berita bulan Maret 2017. Konteks beritanya saat itu diketahui mobil Presiden beberapa kali mogok.
Wakil Ketua DPR Fadlizon menyarankan agar mobil Presiden segera diganti dengan mobil Esemka.
(Sangat relevan)
Lepas dari soal berita baru, atau berita lama, seorang Presiden menggunakan kendaraan produk "dalam negeri''. Produk ''anak bangsa'' sendiri merupakan sebuah kelaziman. Di beberapa negara malah menjadi semacam kewajiban.
PM Mahathir dan para pejabat tinggi Malaysia menggunakan Proton Perdana. Ketika Jokowi berkunjung ke Malaysia belum lama ini, dia disopiri Mahathir naik Proton Persona.
Kebetulan pula mobil yang dikendarai oleh Jokowi beberapa hari terakhir, kembali mogok. Kamis (5/9) mobil Mercedes Benz tipe S-600 Guard itu mogok ketika digunakan dalam kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat.
Dalam peresmian pabrik Esemka di Boyolali, Jokowi menyerukan agar bangsa Indonesia membeli dan menggunakan mobil tersebut.
''Kalau lihat produknya tadi, saya sudah buka, sudah nyoba, sudah lihat sudah test, memang wajib kita beli barang ini. Kalau beli barang dari produk lain ya kebangeten, apalagi yang impor,'' kata Jokowi.
Menyambut pernyataan Jokowi, warga mendorong agar Presiden dan para pejabat tinggi memberi contoh. Mereka harus terlebih dahulu menggunakan mobil produk Esemka. Jangan hanya mendorong rakyat, sementara mereka memilih produk lain.
Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Negara, untuk periode 2019-2024 akan ada pengadaan mobil baru. Presiden akan kembali menggunakan kendaraan Mercedes Benz Tipe S-600 Guard.
Sementara para menteri tetap menggunakan merek Toyota. Kali ini naik kelas. Dari Toyota Camry menjadi Toyota Royal Saloon.
Di dunia maya bergema seruan agar pengadaan mobil baru dari pabrikan Jerman dan Jepang itu dibatalkan. Diganti dengan mobil dari produk Esemka. Momennya pas!
Sebagai pemimpin, Jokowi seharusnya memberi contoh. Sesuai dengan prinsip kepemimpinan, Ing Ngarso Sung Tulodo. Seorang pemimpin harus menjadi tauladan.
Jangan Jarkoni. Hanya bisa berujar, tapi tidak menjalaninya.
Dari beberapa kendaraan yang dipamerkan di pabrik Esemka di Boyolali, ada satu mobil yang tampaknya cocok untuk presiden. Namanya Esemka Moose.
Tampilannya gagah dan sangar. Diklaim anti peluru. Lapis baja. Di bagian belakangnya ada tulisan: Armored by Esemka. Kereeennn. TOP Abizz.....
Sebuah media melaporkan, Moose sangat mirip dengan mobil mewah merek Volvo XC90. Perbedaan yang mencolok hanya pada grill dan logo.
Ketika diintip, di tengah roda kemudi ada logo Volvo. Barangkali ini hanya kebetulan saja. Jangan berpikir negatif dulu. Jangan-jangan ada teknisi Esemka yang iseng menempelkan, karena kemiripannya dengan Volvo.
Boleh dong bangga, karena produk Esemka sudah mirip mobil kelas atas di Eropa.
Untuk para menteri tersedia dua pilihan. Mobil Jenis SUV Garuda 1 dan Rajawali.
Kalau lihat tampilannya, ketiga mobil itu -- baik Moose, Garuda 1 dan Rajawali -- sangat gagah. Pasti kalau digunakan oleh Presiden, para menteri dan pejabat tinggi, dijamin tidak malu-maluin.
Dengan predikat mobil buatan anak bangsa sendiri, akan membuat tampilan presiden dan para menteri lebih gagah lagi. Sekaligus sangat nasionalis. Sangat NKRI, karena menggunakan produk dalam negeri.
Tak perlu khawatir dicemooh, ditertawakan dunia, kalau sekali-kali, atau beberapa kali mobil Esemka mogok.
Mercedes Benz Presiden saja sudah berkali-kali mogok. Toh orang berduit di seluruh dunia, tak berhenti menggunakan Mercedes Benz. Mobil Jerman itu tetap menjadi simbol prestise dan gengsi.
Hanya yang perlu diantisipasi, kalau sampai remnya blong, seperti kata Opung Luhut. Kalau soal ini sudah berkaitan dengan keselamatan seorang kepala negara.
Bagaimana kalau mobil pengangkut barang Esemka Bima yang remnya blong?
Please jangan sampai diplesetkan bahwa Bima adalah singkatan dari ''bikin malu''.
Ini bukan soal bikin malu atau tidak. Tapi sudah menyangkut nyawa manusia.
Nyawa seorang warga negara juga sangat berharga lho. Bukan hanya nyawa seorang kepala negara. Jangan dibuat bercanda! end
Hersubeno Arief
Pemerhati Sosial
Share this article
Pro kontra mobil Esemka terus berlanjut. Fakta ini menunjukkan ''rekonsiliasi'' yang coba dibangun oleh elit politik, tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Mau Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan kek. Mau tetap di luar pemerintahan kek, masyarakat sudah telanjur terbelah dalam dua kekuatan besar. Pendukung dan penentang pemerintah.