Anggaran BGN Kembali jadi Sorotan, Kali Ini soal Layanan Video Conference Capai Rp5,7 Miliar, Ini Kata Dadan Hindayana

AYOJAKARTA.COM - Anggaran Badan Gizi Nasional atau BGN kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, perhatian tertuju pada alokasi dana untuk layanan video conference yang nilainya mencapai Rp5,7 miliar.

Layanan video conference tersebut diadakan pada periode April-Desember 2026.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan.

Baca JugaBNI Luruskan Persepsi Publik soal Koperasi SwadharmaBNI menegaskan Koperasi Swadharma Pematangsiantar bukan bagian bank dan operasionalnya independen dari perseroan

Dadan mengatakan bahwa layanan video conference ini dibutuhkan untuk koordinasi dan edukasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut program MBG memerlukan koordinasi yang cepat serta melibatkan banyak pihak dari daerah hingga pusat.

"Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan," ujar Dadan.

Dalam situasi ini, kata Dadan, koordinasi yang cepat, serentak dan terdokumentasi akan jadi bagian penting dari keberhasilan program MBG.

Baca JugaSemakin Banyak Pengguna, DPRD DKI Jakarta Minta Dinas Gulkarmat Siapkan SOP Penanganan Kebakaran Kendaraan ListrikAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji meminta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Siapkan SOP penanganan kebakaran kendaraan listrik.

Ia juga mengatakan perlu untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG paham dengan pedoman, arahan serta standar pelaksanaan.

Oleh sebab itu, komunikasi digital menjadi jalan untuk menjaga arus informasi.

Lebih lanjut, Dada menjelaskan bahwa layanan video conference ini merupakan sistem terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.

Kapasitas dalam video conference ini bisa mencapai hingga 5 ribu pengguna aktif dan menampung 50 ribu peserta dalam satu sesi.

Baca JugaWali Kota Jogja Soal Kasus Viral Daycare Little Aresha: Tidak Punya Izin Beroperasi Menanggapi kasus ini, Wali Kota Jogja Wardoyo menyebutkan bahwa Little Aresha dipastikan tidak memiliki izin beroperasi.

Layanan ini digunakan oleh seluruh struktur BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Menurut Dadan, layanan ini juga digunakan untuk rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik.***