AYOJAKARTA.COM-- Di tengah masalah pemadaman listrik besar-besaran yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera beberapa waktu lalu membuat publik ramai menyoroti kinerja PT PLN (Persero).
Demikian halnya juga mereka menyoroti kekayaan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang meningkat menjadi Rp110 miliar.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengkritik dengan menilai hal tersebut sangat ironis.
"Kekayaan Dirut PLN Darmawan Prasodjo meningkat menjadi Rp110 miliar. Tapi perusahaan PT PLN utangnya naik naik ke puncak gunung," katanya kepada Ayoindonesia.com, Selasa 26 Mei 2026.
Sebagai informasi, pada tahun 2024, Utang PLN sebesar Rp736,4 Triliun. Utang PLN paling tinggi berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah mencapai Rp334.9 Triliun, Dan utang bank sebesar Rp202.9 Triliun.
Pada tahun 2025, utang PT PLN mencapai totalnya dengan menyentuh angka fantastis Rp804,2 triliun. Utang PLN yang paling tinggi juga berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp325,1 triliun dan utang bank mencapai Rp284 triliun.
Dengan demikian, utang PLN dari tahun 2024 ke 2025 mengalami kenaikan mencapai sekitar Rp67,7 Triliun. Hal ini menurut Uchok harus menjadi perhatian Presiden Prabowo juga.
Untuk itu, lanjut dia, CBA meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN. Alasannya, lantaran kinerja perusahaan yang menjadi catatan buruk.
"Utang PLN makin menggunung sementara kasus pemadaman massal atau blackout jadi makanan rutin masyarakat di berbagai daerah, tapi harta kekayaan Darmawan Prasodjo terus naik," tegas dia.
Untuk diketahui, pemadaman listrik massal melanda sejumlah wilayah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau pada Jumat, 22 Mei 2026 lalu bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan lemahnya tata kelola dan kegagalan kepemimpinan di tubuh PT PLN (Persero).
Menurut Uchok, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran komisaris tidak cukup hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas blackout yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera.
“Darmawan Prasodjo seolah menganggap semua cukup selesai hanya dengan sepucuk surat permohonan maaf. Seolah kata ‘maaf’ itu punya kekuatan ajaib yang bisa menyalakan ribuan lampu kembali, atau memulihkan kerugian yang sudah terjadi,” ujar Uchok.
Ia menegaskan, jika Darmawan benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, maka seharusnya berani mengambil sikap dengan mundur dari jabatannya sebagai Dirut PLN.
“Pemadaman bergilir alias blackout ini bukan kejadian satu dua kali, tapi sudah menjadi langganan yang meresahkan. Dampaknya sangat luas terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan hingga iklim investasi di Sumatera,” tegasnya.
Uchok Sky memaparkan, dampak blackout bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor-sektor vital seperti rumah sakit, UMKM hingga industri besar.
“Rumah sakit bisa terganggu pelayanan kritisnya, pelaku UMKM rugi karena dagangan rusak dan produksi berhenti, industri kehilangan miliaran rupiah, sekolah gagal menjalankan kegiatan belajar mengajar, dan investor makin ragu melihat kualitas layanan listrik di negeri ini,” katanya.
Karena itu, CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan PLN, termasuk mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya.
“PLN membutuhkan penyegaran kepemimpinan baru. Presiden Prabowo harus segera mencopot Darmawan Prasodjo dari kursi Dirut PLN,” tegas Uchok.***
Share this article
Pemadaman listrik besar-besaran terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, kekayaan Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan utang PLN jadi sorotan.