AYOJAKARTA.COM – Film dokumenter Dirty Vote menjadi viral di masyarakat karena mengungkap kondisi Pemilu yang terjadi saat ini.
Dalam film Dirty Vote salah satunya membahas terkait bagaimana penunjukan penjabat (Pj) yang disebut diatur sedemikian rupa untuk kepentingan segelintir pihak.
Salah satu kepala daerah yang disinggung dalam film tersebut adalah Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Dalam film Dirty Vote, hal ini disampaikan oleh ahli hukum tata negara Feri Amsari, ia menyampaikan terkait pakta integritas antara Pj Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP.
"Kesepakatan dalam pakta itu adalah bagaimana dia harus memenangkan capres Ganjar Pranowo sebesar 60%. Angka yang tidak main-main," ucap Feri dalam film Dirty Vote.
Baca Juga: Respons Rocky Gerung Soal Film Dirty Vote: Dokumenter Ini Bukan Sekadar Olokan atau Pembelaan
Merespon hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa yang memiliki otoritas dalam menunjuk Pj adalah pemerintah.
"Terkait dengan Pj Bupati Sorong kan sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah," ucap Hasto, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Senin, 12 Februari 2024.
Hasto mengatakan bahwa beberapa kasus penunjukan pj yang terasa ganjil, merupakan sebuah penggunaan kekuasaan secara terselubung.
"Sehingga banyak Pj-Pj yang bergerak, di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Solotigo, kasus Kapolres diganti mendadak, itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," ucapnya.
Kemudian hasto juga menegaskan bahwa jangan sampai aparat keamanan dimanfaatkan dan bersikap tidak netral dalam Pemilu 2024 ini.
“Tekankan ini saatnya untuk TNI-Polri Jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan perintah undang-undang,” ucap Hasto.***
Share this article
Dirty Vote salah satunya membahas terkait bagaimana penunjukan penjabat (Pj) yang disebut diatur sedemikian rupa untuk kepentingan.