Anies Baswedan: Negeri Ini Tidak Boleh Berubah dari Negara Hukum Menjadi Negara Kekuasaan

AYOJAKARTA.COM -- Pasangan capres dan cawapres nomer urut 1, Anies Baswedan dan Cak Imin menghadiri acara Gagas RI: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Bicara Gagasan Kebangsaan yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (22/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan menyinggung jika penguasa bisa mengotak-atik hukum, maka negara ini adalah negara kekuasaan.

"Kalau penguasa bisa menggonta-ganti hukum, maka itu namanya negara kekuasaan, bukan negara hukum. Kita harus kembalikan itu semua," ujar Anies.

Baca Juga: Anies Baswedan Janji akan Revisi UU ITE Jika Terpilih Jadi Presiden

Anies menegaskan bahwa Indinesia tidak boleh berubah menjadia negara kekuasaan.

"Negeri ini (Indonesia) tidak boleh berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Jadi harus dikembalikan menjadi negara hukum," ujar Anies.

Anies juga menjelaskan tentan perbedaan antara begara hukum dengan negara kekuasaan.

Dalam perbandingannya, Anies Baswedan sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi negara kekuasaan.

Baca Juga: Otto Hasibuan Ungkap Jessica Wongso yang Minta Hakim Binsar Gultom Dilaporkan

"Apa bedanya negara hukum dengan negara kekuasaan ? Negara hukum mengatur kekuasaan. Tapi kalau negara kekuasaan, kekuasaan mengatur hukum. Kita tidak boleh kekuasaan yang mengatur hukum," ucapnya.

Anies menjelaskan bahwa sebuah negara demokrasi, pilarnya adalah kepercayaan. Tidak boleh ada rasa takut dari rakyat.

"Dalam sebuah demokrasi, pilarnya adalah trust. Kepercayaan. Untuk negara nondemokrasi, pilarnya adalah rasa takut. Bila ada sebuah negara rakyatnya punya rasa takut, tokoh-tokohnya punya rasa takut, maka di situ sebetulnya bukan demokrasi, tapi nondemokrasi," jelas Anies.

Baca Juga: Kondisi Kesehatan Mental Dokter Qory, Pasca KDRT yang Dilakukan Suaminya

Kepercayaan tersebut menurut Anies akan kembali kepada negara apabila hukum bisa mengendalikan kekuasaan.

"Tapi bila demokrasi tidak ada rasa takut, justru yang ada adalah kepercayaan. Nah, ketika negara tidak lagi dikendalikan hukum, tapi sebaliknya maka kepercayaan rakyat akan menurun dan kita akan merasakan kualitas demokrasi yang berubah," tambah Anies.

Anies Baswedan sendiri adalah capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).***