Jokowi Cawe-cawe Tuai Kontroversi, Politisi PKS Sebut Presiden Tidak Berhak!

AYOJAKARTA.COM - Pernyataan Presiden Jokowi yang berniat akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tentu menimbulkan kontroversi, terlebih pembicaraan politik saat ini sedang hangat-hangatnya.

Bahkan pernyataan Presiden Jokowi itu tidak luput dari berbagai tanggapan beberapa tokoh politik seperti pernyataan dari Mardani Ali Sera.

Mardani Ali Sera merupakan seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia menyebut Presiden Jokowi tidak memiliki hak, dan sikap RI 1 itu dianggap berbahaya seperti dikutip Ayojakarta.com melalui kanal YouTube METRO TV.

Baca Juga: WADUH! 41 Orang Tertipu, Dijanjikan Perkerjaan di Bandung Zoo Diiming- Imingi Gaji Rp 3,8 Juta

"Sangat tidak berhak, karena setiap zaman ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin punya tantangannya, ini harus benar-benar bijak," ungkap Mardani Ali Sera.

"Nyuwun sewu jangan merasa tahu, tapi tahu merasa, ini filosofi yang baik, jadi pandangan saya berbahaya sekali kalau ada vote and unvote, perasaan chauvinisme bahwa saya yang terbaik, maka yang lain harus ikut, enggak," lanjutnya.

Mardani Ali Sera juga menyampaikan telah membahas terkait middle income trade yang menurutnya bukan membangun IKN tapi 10 center of excellent.

"Saya setuju 13 tahunnya, kami juga bahas tentang middle income trade bahkan kita juga melihat mestinya untuk membuat tidak ada middle income trade, bukan bangun IKN," ujar Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Dapat Predikat Stadion yang Sempurna untuk Pertandingan FIFA Matchday 2023 oleh Argentina, ini 8 Alasannya

"Tapi bangun 10 center of excellent, kampus-kampus terbaik kita bangun, uangnya itu biarkan jadi diskursus yang sehat dalam Pemilu nanti, tidak perlu dibatasi," sambungnya.

Menurut Mardani Ali Sera, Presiden hendaknya menjadi sosok negarawan, yang nantinya akan dikenang oleh rakyatnya.

"Apalagi ada skenario ini yang boleh maju, ini yang tidak boleh maju, berbahaya sekali, lagi-lagi Presiden itu kompas moral, jadilah negarawan dan itu akan dikenang," ucap Mardani Ali Sera.

Disisi lain, Ade Irfan Pulungan selaku tenaga ahli utama KSP, menanggapi pernyataan dari politik PKS tersebut, ia menyebut tafsiran orang lain itu sah sah saja.

Baca Juga: Taspen Akan Salurkan Gaji Ke-13 Bagi Pensiunan Mulai 5 Juni 2023, PNS Kapan? Segini Besarannya

"Itu tafsiran sebagian orang yang mungkin berseberangan dengan Pak Jokowi hari ini, silahkan saja, sah sah saja, pendapat sebagian orang itu harus kita hargain, dan itu juga tidak ada dalam undang-undang," ujar Ade Irfan Pulungan.

Ade Irfan Pulungan menyatakan bahwa secara tegas Presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan rakyatnya.

"Tetapi dalam konteks penyampaian beliau (Jokowi) di depan teman-teman redaksi, beliau menegaskan ko untuk kepentingan negara, bukan kepentingan politik Pemilu, Pemilu Presiden tidak," ungkap Ade Irfan Pulungan.

Menurut Ade Irfan Pulungan, aturan hukum tidak akan mencederai demokrasi, tidak perlu ada pragmatisme personal dalam konteks Pemilu mendatang.

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Ayyamul Bidh Bulan Juni 2023, Berikut Makna dan Keutamaannya

"Saya juga memahami aturan-aturan hukum, tidak akan mencederai demokrasi, jadi jangan kita tarik-tarik dengan persoalan-persoalan politik praktis, atau pragmatisme personal dalam konteks Pemilu yang akan datang,"

Ade Irfan Pulungan menyebut keinginan Presiden Jokowi tentunya untuk negara Indonesia kedepannya menjadi negara, maju, kuat, disegani dan dihormati dunia.

"Kalau kita tarik dari situ, kita enggak akan punya titik temu dalam memahami mencermati apa yang menjadi keinginan beliau," ujar Ade Irfan Pulungan.

"Untuk kedepannya negara kita ini menjadi negara maju, kuat, disegani dan dihormati oleh seluruh pemimpin nasional dunia," sambungnya.***