AYOJAKARTA.COM- Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan meminta negara untuk netral dan tidak melakukan mengintervensi dalam bentuk apapun kepada masyarakat pada saat menentukan pilihannya di pilpres mendatang.
Hal tersebut disampaikan Anies ketika berpidato di Stadion Tenis Indoor, Senayan pada hari minggu 7 Mei 2023.
Pada kesempatan tersebut, Anies menyatakan sikap tentang gagasan dan rekam jejaknya. Ia juga meminta pemerintah untuk tidak mempengaruhi masyarakat.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Sudah Cair! KPM Beruntung Dapat 4 Bantuan Sekaligus, Ini Daftarnya
"Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka yang memiliki rekam jejak yang benar," kata Anies Baswedan dengan lantang.
Selain itu, Anies juga mengajak pemerintah untuk tidak ikut campur terlalu jauh di pesta demokrasi di pilpres 2024.
Menurutnya, jika negara turut melakukan intervensi terhadap pesta demokrasi ini, maka sama seperti melecehkan rakyatnya sendiri.
"Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia." ucapnya dengan tegas.
Kemudian, Anies juga tidak menjelaskan secara detail tentang siapa orang yang di sindirnya terkait adanya intervensi tersebut.
Namun publik sudah mengerti bahwa sindiran Anies ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, yang belakangan ini secara terang-terangan melakukan endorsement terhadap capres dan koalisi tertentu.
Disamping itu, Pengamat politik Hanta Yudha menjelaskan bahwa konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut diapresiasi.
Oleh karena itu, Yudha menyebutkan agar tidak mencederai pesta demokrasi dan demi menjaga amanat konstitusi hendaknya negara harus bisa netral sebagai pihak fasilitator, bukan justru memberikan dukungan kepada salah satu kontestan saja.
"Para fasilitator, penyelenggara, KPU, Bawaslu harus netral independen termasuk pemerintah yang sedang berkuasa, tentu memfasilitasi jalannya pesta demokrasi yang merupakan amanat konstitusi, harus dijalankan netral,"kata Hanta Yudha selaku pengamat politik yang dikutip AyoJakarta.com di kanal YouTube Metro TV, Senin (8/5).
Tak hanya itu saja, Jusuf Kalla meminta pemerintah sekaligus meminta Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024.
Baca Juga: Bantuan PKH dan BPNT Tahap 2 Bulan April-Juni Siap Dicairkan
Ia juga membandingkan saat pemerintah Megawati dan SBY yang pada saat menjelang akhir jabatannya sebagai presiden kala itu tidak ikut terlibat dalam dukung mendukung capres tertentu.
"Presiden itu seharusnya seperti ibu Mega dan SBY dulu, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis, " kata Jusuf Kalla.***
Share this article
Anies Baswedan menyatakan sikap tentang gagasan dan rekam jejaknya. Ia juga meminta pemerintah untuk tidak mempengaruhi masyarakat.