AYOJAKARTA.COM – TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pemberian bantuan sosial atau bansos.
Sementara itu, Direktur Jubir TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa Jokowi harus memberikan bansos sesuai jadwal.
Viva menyampaikan bahwa bansos yang merupakan hak rakyat tak boleh ditunda, apalagi sampai dihambat atau ditolak.
Menurut Viva, menunda pemberian bansos hanya akan menambah penderitaan rakyat dalam kondisi saat ini.
Viva menilai, pasangan capres dan cawapres yang menolak pemberian bansos artinya mereka tak peduli dengan rakyat.
“Bansos itu kan program rutin tahunan dari Presiden Jokowi. Dalam kondisi saat ini, terutama pasca Covid-19 tahun lalu yang berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Harusnya tak boleh ada satu orang pun yang menghambat penyalurannya. Termasuk dengan menundanya apalagi menolaknya,” ucap Viva dikutip ayojakarta.com dari Republika.co.id, Senin (8/1/2024).
Malah menurut Viva, jika memang diperlukan maka seharusnya pemberian bansos dapat dipercepat.
“Jadi, agak aneh kalau ada capres dan cawapres minta bansos ditunda,” ucapnya.
Baca Juga: Budiman Sebut Prabowo Bisa Menguasai Debat Capres: Memang Ada Hal Sensitif yang Tidak Dapat Dibuka
Kekhawatiran terkait adanya politisasi bansos dari salah satu calon, Viva mengatakan bahwa program tersebut milik Jokowi dan bukan program salah satu calon.
Sehingga menurutnya, jangan hanya karena masalah pemilu maka rakyat yang dirugikan karena ditunda haknya.
“Janganlah gara-gara pemilu, rakyat menjadi korban. Biarkan saja pemilu berjalan sesuai jadwal dan bansos pun disalurkan sesuai jadwal. Itu kan program rutin pemerintah dalam membantu rakyat dan ini kan urusan perut rakyat, masa mau ditunda?” ucap Viva.
Sebelumnya, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan agar penyaluran bansos ditunda hingga pilpres selesai.
Hal ini juga disampaikan Cak Imin yang menolak pemberian bansos selama Pemilu masih berlangsung.***

Share this article
Jubir TKN Prabowo-GIbran, Viva Yoga Mauladi tak setuju bansos ditunda hingga Pemilu 2024 selesai, ini alasannya.