Batal Ya! Pramono Alihkan Program Sarapan Gratis ke Renovasi Kantin Sekolah dan KJP

AYOJAKARTA.COM - Gubernur Jakarta, Pramono, mengumumkan perubahan kebijakan terhadap program sarapan gratis yang sebelumnya menjadi salah satu janji kampanyenya bersama Wakil Gubernur Rano pada Pilkada 2024.

Setelah pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pramono menyatakan bahwa program sarapan gratis akan diganti dengan program renovasi kantin sekolah.

Renovasi ini bertujuan untuk mengembangkan kantin-kantin tersebut menjadi Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi (SPPG) yang akan melayani kebutuhan gizi tidak hanya di sekolah tempat kantin berada, tetapi juga sekolah-sekolah di sekitarnya.

Baca Juga: Spek Gahar! Vivo V50 Punya Kapasitas Baterai Jumbo 6.000 mAh, Cocok Buat Gamers

"Sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan dirubah programnya menjadi untuk kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah sehingga dengan demikian ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," jelas Pramono dikutip ayojakarta.com dari YouTube tvOneNews. 

Program renovasi kantin ini dirancang untuk mendukung implementasi program makan bergizi gratis yang saat ini dijalankan oleh pemerintah pusat.

Pramono menegaskan bahwa meskipun Badan Gizi Nasional sudah memiliki perencanaan untuk program makan bergizi gratis, renovasi kantin akan memudahkan pelaksanaannya di lapangan, terutama di sekolah-sekolah.

"Walaupun pasti Badan Gizi sudah merencanakan semuanya, tetapi ini akan lebih memudahkan di lapangannya terutama di sekolah-sekolah karena memang Jakarta mempunyai berbagai fasilitas," ujarnya.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Provinsi Jakarta berharap dapat memaksimalkan peran kantin sekolah dalam menyediakan makanan bergizi bagi para pelajar.

Baca Juga: Resmi! Guru Sertifikasi Dapat Tambahan 100 Persen Tunjangan Dalam THR 2025, Ini Detail Kebijakannya

Selain program renovasi kantin, Pramono juga mengumumkan pengalihan anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk program sarapan gratis ke program penyelesaian Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Ia berkomitmen untuk mengembalikan jumlah penerima KJP yang saat ini mengalami penurunan.

"KJP yang dulu belum terselesaikan dalam bulan ini akan kami selesaikan karena anggaran yang rencananya untuk sarapan pagi gratis kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini," tegas Pramono.

Kebijakan ini akan menambah jumlah penerima KJP dari 520.000 menjadi 750.000 orang.

Pramono berharap permasalahan KJP dapat diselesaikan pada bulan Maret atau paling lambat April tahun ini.

Kebijakan ini diambil sebagai solusi untuk mengatasi masalah serius terkait KJP yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.***