Heboh Rp 300T, Kemenkeu Terima 134 Data Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan dari KPK: Tak Ada Angkanya

AYOJAKARTA.COM---Staf Khusus Menteri Keuangan (Kemenkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut terdapat 134 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) dilaporkan memiliki saham ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Temuan ini usai penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan data 134 pegawai Ditjen Pajak yang punya saham bahkan di 280 perusahaan ke Kemenkeu.

Dalam hal ini, Yustinus Prastowo membenarkan bahwa pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memberikan surat kepada Kemenkeu.

Namun tidak ditemukan catatan yang menunjukkan transaksi senilai 300 triliun yang sempat diisukan oleh media.

Baca Juga: Gonjang-ganjing! Sri Mulyani Berbenah Internal Kemenkeu, 69 Pegawai Beresiko Tinggi sedang Diinvestigasi!

Diketahui 134 data tersebut disampaikan kepada pihak Kemenkeu pada siang ini, Jumat 10 Maret 2023.

"Kementerian keuangan sudah menerima surat yang diberikan PPATK, tetapi dalam surat itu memang kami tidak menemukan angka Rp 300 triliun," ungkap Yustinus Prastowo dikutip Ayojkarta.com pada kanal YouTube KOMPASTV.

"Ini yang nanti kami akan mintakan arahan, penjelasan, elaborasi, seperti apa konteksnya," sambungnya.

Tak hanya pihaknya, Kemenkeu, PPATK, Menko Polhukam juga KPK ingin penyelidikan kasus ini transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Bikin Geleng-geleng! KPK Temukan 134 Pegawai Ditjen Pajak Miliki Saham di 280 Perusahaan, Berisiko?

"Kemenkeu, PPATK, Menko Polhukam, KPK semua semangatnya semua sama, ingin transparan ingin akuntabel," jelas Yustinus Prastowo.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut pihaknya akan menginformasikan kepada Kemenkeu terkait temuan 134 nama pegawai pajak tersebut.

Namun Yustinus Prastowo mengaku belum mendapat keterangan yang disampaikan pihak KPK tersebut.

"Sejauh ini kami mendengar Pak Pahala menyampaikan akan memberitahukan ke Kementerian keuangan, kami akan pastikan ke Direktorat Jenderal, tapi sampai saat ini belum menerima informasi itu," kata Yustinus Prastowo.

Baca Juga: Pedas! Mahfud MD Sindir Kemenkeu Soal Laporan Pergerakan Rp 300T, Tak Digubris Sejak 2009: Sibuk Luar Biasa

"Nanti kalau sudah kami terima, kami akan sampaikan ke publik, kami akan dalami, analisis sebagaimana informasinya, dan kira-kira sesuai aturan, nanti apa yang harus kami lakukan, nanti akan kami follow up," sambungnya.***