Bukan DKI Jakarta, Berikut Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi, Cek Apakah Daerahmu Termasuk?

Bukan DKI Jakarta, Berikut Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi, Cek Apakah Daerahmu Termasuk?
Bukan DKI Jakarta, Berikut Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi, Cek Apakah Daerahmu Termasuk?

AYOJAKARTA.COM - Pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah disampaikan pada Senin 28 November 2022.

Meskipun mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 2022, namun kenaikan UMP tidak ada yang sampai menyentuh angka 10 persen.

Sebelum Permenaker No. 18 tahun 2022 dikeluarkan, penetapan UMP mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Penetapan UMP ini sempat mengalami kemunduran yang sebelumnya dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 21 November menjadi tanggal 28 November 2022.

Baca Juga: Sah! UMP Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Berikut UMK Karawang 2023 dan 26 Kabupaten/Kota Lainnya

Beberapa provinsi mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan UMP tahun ini berkisar di atas 5-9 persen.

Namun untuk Provinsi DKI Jakarta, kenaikannya hanya berkisar di angka 5,6 persen dan tidak termasuk dalam provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi.

Baca Juga: Jangan Salah! Inilah Perbedaan Hak antara PNS dan PPPK, Mau Pilih yang Mana?

Dikutip ayojakarta.com dari laman suara.com pada Rabu (30/11/2022), berikut daftar lima provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi dengan persentase kenaikan antara 8 hingga 9,15 persen.

1. Sumatera Barat

Kenaikan UMP di Sumatera Barat merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya yakni sebesar 9,15 persen.

UMP pada 2022 sebanyak Rp 2.512.539 meningkat menjadi Rp2.742.476.

Baca Juga: Kabar Gembira! Kemensos Siapkan Anggaran Untuk Tahun 2023, Bansos Apa Saja yang Akan Cair? Cek di Sini

2. Jambi

Kenaikan UMP di Jambi sebesar 9,04 persen.

Kenaikan ini merupakan salah satu yang tertinggi dibanding provinsi lainnya.

Dengan kenaikan tersebut, UMP Jambi yang sebelumnya Rp2.699.000 bertambah Rp244.000 menjadi Rp2.943.000.

3. Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan kenaikan UMP pada 2023 sebesar Rp3.181.013 atau meningkat sebesar 8,8 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Sah! Menaker Resmi Naikkan UMP 2023, Cek Berapa Upah Minimum Provinsimu Disini, Jawa Tengah Paling Kecil

4. Riau

Provinsi Riau mengumumkan kenaikan UMP pada 2023 sebesar 8,61 persen.

UMP sebelumnya diketahui sebesar Rp2.938.564 naik menjadi Rp3.191.662,-.

5. Kalimantan Selatan

Pemprov Kalsel mengumumkan kenaikan UMP hingga 8,38 persen dari besaran semula yaitu Rp 2.906.473 menjadi Rp3.149.977 pada 2023.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Senin 28 November 2022
# UMP Tertinggi
# Upah Minimum Provinsi (UMP)
# Permenaker No 18 Tahun 2022
# UU Cipta Kerja
# Jambi
# Kalimantan Tengah
# Kalimantan Selatan
# UMP
# Riau
# Sumatera Barat
# kenaikan UMP
# DKI Jakarta
# DKI Jakarta

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.