Akuntabilitas PON XX Dipertanyakan

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang dinilai masih lemah secara akuntabilitas.

“Secara regular saja, diibaratkan tidak ada halangan seperti wabah COVID seperti sekarang, akuntabilitas PON masih minim sekali,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Di tengah usulan pengunduran pelaksanan PON XX Papua karena wabah COVID-19 di Indonesia, DPR mendapat laporan terkait lemahnya perencanaan anggaran ajang olahraga nasional empat tahunan itu. 

“Melibatkan dana APBN dan APBD triliunan, kita minta prosesnya bisa dipertanggungjawabkan,” kata FIkri yang diamanahi sebagai ketua Panitia Kerja PON XX Papua Komisi X DPR ini.

Fikri menyatakan, pelaksanaan pesta olahraga terbesar di tanah air itu menelan biaya negara hingga Rp 10 triliun.  Dengan rincian Rp 1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan Rp 2,84 triliun untuk penyelenggaraan PON dari APBN. Sedangkan APBD Provinsi Papua menganggarkan Rp.3,86 triliun untuk infrastruktur dan Rp 2 triliun untuk penyelenggaraan.

Laporan Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan bahwa setidaknya ada sembilan poin kelemahan dalam penyusunan rencana anggaran PON XX. Yaitu, (1) Surat asersi atas RAB penyelenggaraan PON XX Papua belum disampaikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua; (2) Master Plan penyelenggaraan PON XX belum dimutakhirkan menjadi 37 cabor; (3) Usulan Penggunaan dana dari Urusan Bersama Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan; (4) lnfrastruktur Otsus belum sesuai ketentuan perundangan ; (5) Struktur organisasi, ruang lingkup dan uraian tugas belum ditetapkan; 

AYO BACA : Jokowi Setuju PON 2020 Papua Ditunda

(6)Anggaran belum mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran yang baik dan sesuai ketentuan ; (7) Rencana kebutuhan anggaran belum melalui proses pembahasan dengan Ketua Harian dan verifikasi internal oleh Tim Verifikasi lnternal PB PON XX Papua; (8) Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran Penyelenggaraan PON XX Tahun 2020 Papua yang disampaikan kepada Tim Reviu BPKP tidak disertai dengan Surat Asersi dari Ketua PB PON XX Papua; serta (9) terdapat rencana kebutuhan anggaran yang tidak menyajikan rincian belanja, salah jumlah, dan tumpang tindih. 

Fikri meminta kelemahan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran tersebut agar dapat diselesaikan sebelum waktu penyelenggaraan.  

“Kendati PON diundur, secara administrasi keuangan sudah beres masalahnya,” kata politisi PKS ini.               

Fraksi PKS, lanjut Fikri, mendukung mayoritas usulan Komisi X DPR RI terkait pengunduran pelaksanaan PON XX Papua karena adanya wabah COVID-19 sebagai bencana nasional.   

Menurut Fikri, pra-PON sudah dilaksanakan oleh setiap peserta di 34 provinsi, namun demikian tidak lantas persiapan penyelenggaraan event itu menjadi kadarluasa. "Malah semakin matang,” katanya.

Dari segi anggaran pun, ia menilai seharusnya tidak ada perubahan signifikan.  “Hanya butuh penyesuaian saja,” tutupnya.