JAKARTA PUSAT, AYO JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebetulnya tidak perlu menyalahkan staf ataupun sistem e-budgeting dalam apbd.jakarta.go.id.
Apalagi, Anies memiliki Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang bekerja dengan anggaran tinggi dan berjumlah puluhan orang.
Jurubicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest menilai dengan adanya TGUPP semestinya pengadaan anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar, ballpoint senilai Rp124 miliar, dan Rp5 miliar untuk influencer tidak perlu terjadi.
"TGUPP yang sejumlah puluhan orang yang seharusnya pada saat proses penganggaran ini juga melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumen penganggaran tetapi dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan," kata Rian di DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).
"Sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini misalkan lem aibon salah satunya, adalah salah satu gejala bahwa ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," sambungnya.
Rian berharap tidak ada lagi kejadian pengunduran diri seperti yang dialami Sri Mahendra Satria sebagai Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Jakarta.
"Saya nggak mau lagi, kita nggak mau lagi melihat ada beberapa pejabat yang mengundurkan diri apapun alasannya, atau dipaksa mengundurkan diri, tapi kan teman-teman ASN ini sebenarnya sudah berkorban siang malam," tandasnya.
.jpeg)
Share this article
Jurubicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest menilai dengan adanya TGUPP semestinya pengadaan anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar, ballpoint senilai Rp124 miliar, dan Rp5 miliar untuk influencer tidak perlu terjadi.