Ditegur Soal Etika, William Sebut Tidak Ingin Pengaruhi Fraksi Lain

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Nama William Aditya Sarana mencuat setelah mengunggah anggaran lem aibon di akun Twitter-nya beberapa hari lalu. William diketahui tergabung dalam Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. 

Belakangan, Anggota DPRD dari partai yang berbeda justru mengkritik apa yang dilakukan William dan menyebutnya menyalahi etika dan tata krama sebagai anggota dewan.

Terkait hal itu, William Aditya Sarana menegaskan, pihaknya sengaja tidak mengajak fraksi lain untuk berdiskusi terkait anggaran pembelian lem aibon senilai Rp 82,8 miliar tersebut, lantaran tidak ingin mempengaruhi fraksi lain. 

"Saya sebenarnya tidak bisa mempengaruhi anggora DPRD mengikuti cara kami. Yang kami bisa lakukan adalah kebijakan fraksi kami. Ya, mungkin mereka berpandangan lain atau bagaimana ya itu. Pandangan fraksi lain yang kami tidak bisa ikut campur," ungkapnya, di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Wiliam mengaku, sama sekali tidak bertujuan mencari sensasi, lantaran sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta (Bappeda).

AYO BACA : Respons Anies, Wiliam Aditya: Tidak Ada Urusan dengan Cari Panggung

"Justru saya bantu dia publish anggaran-anggaran itu dan kami nggak mencari sensasi karena kami sudah bersurat Bappeda awal Agustus dan sampai awal Oktober belum ada jawaban," ujarnya.

Surat yang telah dikirimkan kepada Bappeda DKI Jakarta, kata Wiliam, adalah meminta dokumen APBD 2020 untuk segera di unggah melalui e-budgeting di websiete apbd.jakarta.go.id.

"Surat permintaan agar dokumen APBD 2020 di-upload di website tapi nggak ditanggapi. Lalu pada 11 Oktober tiba-tiba ada, saya kira sudah direspons, nggak tahunya sorenya sudah nggak ada lagi," kata dia.

Bukan maksud meretas e-budgeting, lanjut William, dia kembali membuka website tersebut dengan menelurusi link pada history website yang masih tersimpan, saat dibuka dia pun menyayangkan hilangnya keterangan anggaran tersebut dan mempertanyakan mengapa harus di-upload jika harus dihilangkan. 

"Ya, kan 2016-2020, kan muncul kan tanggal 11 Oktober, kami senang nih. Oh, berarti sudah mau transparansi, pas kami mau klik dokumennya ada. Nggak tahunya sorenya di tombol yang sama tahun 2020-nya hilang," pungkasnya.

AYO BACA : Wakil Ketua Komisi A Sindir Wiliam Aditya Soal Harga Diri dan Tata Krama