kenaikan iuran bpjs kesehatan
Tanpa Kepastian, Kapan Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terbit?
Pemerintah, dalam hal ini presiden, juga harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perpres tersebut.
Nasdem: BPJS Kesehatan Segera Kembalikan Kelebihan Bayar Iuran!
Sejak MA memutuskan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka sejak itu pula Perpres 75/2019 tidak lagi berkekuatan hukum.
Iuran BPJS Batal Naik, Tim Advokasi Amicus Sarankan Jokowi Laksanakan Putusan MA
Tim Advokasi Amicus menyarankan Presiden RI untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MA RI No 7P/HUM/2019. terhadap Pepres 75/2019 atas Kenaikan Iuran BPJS.
BPJS Kesehatan Belum Terima Salinan Putusan MA
JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. MA mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.
MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Kebijakan ini berawal dari gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI)
Sri Mulyani Ancam Tarik Suntikan Modal, Said Iqbal KSPI: BPJS Kesehatan Bukan BUMN!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan sangat menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengancam akan menarik suntikan dana Rp 13,5 triliun dari BPJS Kesehatan jika DPR bersikukuh ingin kenaikan iuran dibatalkan.
Temui BPJS Kesehatan, Serindo Minta Kepastian Perbaikan Layanan Pascakenaikan Iuran
Asisten Deputi BPJS Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga, dr Fitri berjanji akan merespon masukan dan permintaan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan DPP Serindo. Diakuinya memang selama ini masih banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan yang belum maksimal.
3 Catatan Kritis Buruh Menolak Omnibus Law
pemerintah tidak transparan dalam proses penyusunan Omnibus Law UU CLK. Selain SP/SB Indonesia tidak dilibatkan, juga ketika meminta draft atau klarifikasi tentang hal apa saja yang akan diatur dalam cluster ketenagakerjaan, tidak diurai gamblang oleh pemerintah.
Iuran BPJS-Kes Naik Ditolak Buruh, Inilah 5 Alasannya
Pertama, kenaikan ini membuat daya beli masyarakat jatuh. Sebagai contoh, untuk peserta kelas III rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan tiga orang anak (satu keluarga terdiri dari lima orang) maka dalam sebulan mereka harus membayar 210 ribu.
Tolak Omnibus Law, Buruh Kepung DPR dan DPRD 20 Januari
Said Iqbal berharap anggota dewan bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.
Harapan Partai Nasdem di Bidang Kesehatan Tahun 2020: BPJS Kesehatan, Obat Nasional Hingga PTM
Pemerintah harus lebih memerhatikan persoalan PTM di Indonesia dengan melakukan serangkaian upaya pencegahan lebih masif kepada masyarakat. "Seperti penderita TBC di Indonesia jumlahnya terbesar ketiga di dunia. Ini angka yang memprihatinkan. Pemerintah diharapkan memberi perhatian yang lebih di masalah penyakit tidak menular ini," tutur Okky.
Jangan Sampai BPJS Kesehatan Jadi Program Gagal
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, penyesuaian kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini memang seharusnya dilakukan per dua tahun sekali. Tahun 2018 seharusnya agenda penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sudah direalisasikan. Namun karena memandang gejala kondisi pemerintahan yang tidak memungkinkan, sehingga pemberlakuannya mulai tanggal 01 Januari 2020 mendatang.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Jaminan Defisit Tertutup
Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun depan akan diterapkan untuk seluruh segmen peserta.
Klaim Biaya Cesar Diduga Biang Defisit BPJS, PKS: Validkah?
kalaupun ada dugaan-dugaan seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang pertama dilakukan adalah cross check data dan investigasi. “Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40 persen atau dua kali lipat dari standar WHO?” Mufida mempertanyakan.
BEM SI: Iuran BPJS Kesehatan Memberatkan Rakyat
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Kesehatan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Kamis (21/11/2019).
Demo di Kemenkes, BEM SI Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019). Dalam aksinya massa BEM SI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Nanti Siang, BEM SI Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Gedung Kemenkes
Pada Selasa lalu (12/11/2019), Koordinator Isu Kesehatan (Koorsu) bersama Koordinator Wilayah BEM SI Wilayah Jabodetabek-Banten telah melayangkan surat kepada Menkes tentang kebijakan BPJS kesehatan yang dirasa telah meresahkan masyarakat.
Premi BPJS Kesehatan Naik, DKI Ajukan Rp 2,7 Triliun
Awalnya Pemprov menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk plafon anggaran 2020. Tapi, kemudian diusulkan penambahan karena ada kenaikan. "Kenaikannya sendiri seluruhnya lebih dari 1 triliun untuk PBI saja. Untuk BPJS saja kenaikannya dari Rp 1,4 triliun sekarang naik Rp 1,1 triliun, kan Rp 1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran berarti totalnya 2,5 sampai 2,7 triliun," urai Plt Bappeda DKI Jakarta Suharti, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).
Antisipasi Penurunan Kelas Massal, Kemenkes Harus Pastikan Kesiapan Faskes
Yang paling penting saat ini adalah pemerintah memastikan peserta BPJS Kesehatan merasakan perbaikan mutu setelah terjadi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.
