Tolak Omnibus Law, Buruh Kepung DPR dan DPRD 20 Januari

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia, untuk menyikapi omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan penolakan terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu.

“Sikap penolakan ini dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia,” tutur Said Iqbal, Selasa (7/1/2020). 

Said Iqbal menyampaikan, aksi tersebut akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020.

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan DPR, bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna pada awal tahun ini.

“Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di kantor DPRD dan atau kantor gubernur di masing-masing provinsi,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh.

Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Aksi berlangsung serentak di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR  masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari,” jelasnya.

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap anggota dewan bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law.