JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah seharusnya mencari solusi-solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan, bukan justru bikin rumit.
Demikian disampaikan angggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati dalam siaran persnya, Rabu (4/12/2019).
Mufida menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik pernyataan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto bahwa klaim biaya operasi cesar diduga menjadi salah satu faktor penyumbang defisit BPJS sebesar Rp 32 triliun.
“Bagi komisi IX, yang terpenting adalah segera menemukan jalan keluar dari semua persoalan defisit BPJS,” tegas Mufida.
Mufida melanjutkan, kalaupun ada dugaan-dugaan seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang pertama dilakukan adalah cross check data dan investigasi.
“Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40 persen atau dua kali lipat dari standar WHO?” Mufida mempertanyakan.
Perlu dicek juga apakah angka tersebut sudah mencakup data persalinan di bidan, puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak dicover BPJS.
“Jangan hanya dihitung dari jumlah cesar yang ditangani BPJS, karena banyak juga yang dilakukan dengan biaya mandiri. Jika benar angkanya sampai 40 persen, ini tentu hal yang sangat memprihatinkan,” tambah Mufida.
Menurut Mufida, semua stakeholder hendaknya tidak saling merumitkan persoalan, tapi duduk bersama mencari akar masalah lalu menyelesaikannya satu persatu.
Ia mengakui rencana langkah-langkah strategis yang dijabarkan Menkes saat rapat terakhir dengan Komisi IX DPR sebetulnya sudah fokus, yaitu defisit BPJS segera teratasi dan kenaikan iuran BPJS kelas tiga tidak terjadi atau dicarikan subsidi dana untuk selisih kenaikannya.
“Misalnya dengan membentuk tim kecil yang membahas secara strategis langkah-langkah mengatasi defisit, mengembalikan fungsi puskesmas, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih ke preventif, promotif, tidak ke kuratif karena ini lebih berpengaruh signifikan pada kualitas kesehatan masyarakat,” papar Mufida.
Karena itu, Mufida mengingatkan pemerintah sebagai regulator dan BPJS sebagai operator untuk tidak campur aduk dalam menjalankan peran.
“Presiden sendiri dari kunjungan beliau ke beberapa tempat mengatakan, perlu perbaikan manajemen di BPJS. Maka mari kita sama-sama menjaga komentar-komentar yang bisa menimbulkan keresahan. Mari ciptakan ketenangan dan beri solusi-solusi jangka pendek. Bangsa butuh jawaban cepat mengatasi persoalan BPJS ini,” tandas Mufida.
Share this article
kalaupun ada dugaan-dugaan seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang pertama dilakukan adalah cross check data dan investigasi. “Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40 persen atau dua kali lipat dari standar WHO?” Mufida mempertanyakan.