Anggota DPR Sayangkan Pemotongan Anggaran Sektor Pangan Cukup Besar

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemotongan anggaran kementerian sektor pangan dinilai cukup signifikan. 

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan pemangkasan itu selain persoalan instrumen kesehatan yang menjadi perhatian lebih, sektor pangan mestinya menjadi prioritas penguatan termasuk penguatan anggaran, bukan malah dipotong.

Akmal merangkum perubahan atau penyesuaian anggaran akibat adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020  yang berdampak pada perubahan APBN mitra kerjanya, yakni Kementerian Pertanian berkurang dari Rp 21 triliun menjadi Rp 17,4 triliun; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkurang dari Rp 6,4 triliun menjadi Rp 5,3  triliun; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) berkurang dari Rp 9,3 triliun menjadi Rp 7,7 triliun.

"Sangat disayangkan, mestinya penghematan dari kemeterian lain ini dapat memperkuat sektor kesehatan dan pangan. Pemotongan uang cukup besar di sektor pangan (Kementan,KKP dan LHK) ini belum ada persiapan solusi di masa datang. Padahal masalah kita ke depan adalah ketersediaan pangan setelah pandemi COVID-19," kata Akmal dalam keterangannya di Jakarta. 

Anggota DPR Komisi IV ini memberi gambaran bahwa  pengurangan anggaran belanja Kementan dari semula Rp 21,06 triliun menjadi Rp 17,44 triliun tidak sebanding dengan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian pimpinan Syahrul Yasin Limpo itu untuk penangganan COVID-19 dengan jumlah Rp 1,85 triliun.  

Menurut dia, pengurangan anggaran Kementan pertanian sekitar Rp 3,6 triliun ini mesti di balik logikanya. Seharusnya postur Kementan seperti pada APBN 2016, yakni Rp 31,5 triliun. Bahkan, Kementan zaman Andi Amran Sulaiman pernah mengusulkan APBN 2020 Kementan sebesar  Rp 32,58 triliun untuk memperkuat diseminasi teknologi dan penyuluhan, pemanfaatan lahan rawa, pengembangan ternak rakyat dan program akselerasi ekspor.

Sorotan anggota DPR dari Sulawesi Selatan II ini juga pada proporsioanalitas pengamanan ketersediaan pangan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementan untuk penaganan COVID-19. Angka refocusing sebesar Rp 1,85 triliun. Sedangkan pengamanan pangan hanya Rp 198,95 miliar.

"Saya melihat, Kementerian Pertanian terlalu kecil dalam mengalokasikan pengamanan ketersediaan pangan yang hanya sebesar Rp 198,95 miliar dari total anggaran refocusing Rp 1,85 triliun pada penanganan COVID-19 ini," sebutnya. 
Sektor pangan ini mestinya ada limpahan anggaran dari kementerian lain sejajar dengan urgensinya bidang kesehatan. Akmal mengingatkan, dua agenda utama Pemerintah dalam prioritas penanganan COVID-19  adalah kesehatan dan pangan. 

"Anggaran pangan dipangkas sedangkan kesehatan sudah sesuai membesar semula Rp 57 triliun ditambah menjadi Rp 76 triliun," tutur Akmal.

Ia juga menyoroti realokasi anggaran sebesar Rp 483,74 miliar atau setara 9,12 persen dari total APBN-P KKP 2020 yang merupakan bagian penting dari penyangga sektor pangan. Perikanan Tangkap dan Budidaya serta penyedia garam, mestinya juga dapat limpahan anggaran cukup. 

Menurut dia, hampir seluruh rekannya di Komisi IV menyarankan tidak ada pemotongan pada anggaran KKP. Sedangkan dia sendiri menginginkan agar KKP malah dapat tambahan anggaran untuk memperkuat sektor pangan sebagai persiapan pasca COVID-19.

"Saya menyarankan kepada seluruh mitra Komisi IV, terutama Kementan dan KKP agar memiliki porsi anggaran lebih yang bersumber dari kementerian lain. Sektor kesehatan dan pangan menjadi sangat vital pada keadaan wabah COVID-19 baik saat sekarang atau seusai wabah ini berlalu," tutup Akmal.