Kisruh Retribusi Parkir di Bekasi, PPPI: Ormas Perlu Ikuti Standar Pelayanan

BEKASI, AYOJAKARTA.COM -- Sebuah video viral beredar menunjukkan adanya 'pemaksaan' dalam hal penarikan retribusi parkir di minimarket di Kota Bekasi mendapat sorotan Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI).

Dalam video viral itu, Pemerintah Kota Bekasi meminta kepada pengusaha minimarket supaya bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam pengelolaan lahan parkir.

Ketua Dewan Pengawas PPPI, Anggawira mengatakan, perparkiran ini memang harus bisa dikelola dengan baik dan ada standarnya.

"Pemerintah daerah pasti punya kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya salah satunya retribusi parkir ini, tapi perlu juga diperhatikan pengelolaan parkirnya harus profesional dan dalam pemberdayan ormas ini harus betul-betul diperhatikan pengelolaannya," kata Anggawira di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Namun begitu, lanjut Anggawira, sebelum peraturan  itu dilaksanakan perlu ada kajian dan sosialisasi dari pihak terkait. 

"Memang harus adanya kita saling kolaborasi untuk bisa mencapai pengelolaan perparkiran yang baik dari semua pihak dan terpenting juga pemilik tempat minimarket harus juga bisa support untuk peraturan yang akan diterapkan, jangan sampai hal ini malah menjadikan masyarakat khawatir untuk berbelanja di minimarket," kata Anggawira.

PPPI menyadari perlunya ada pemberdayaan ormas, tetapi harus juga diterapkan standarnya dalam pengelolaan perparkiran ini. 

"PPPI mendukung sekali jika setiap daerah juga bisa menghadirkan standar yang jelas untuk pengelolan perparkiran, agar pengelolaan perparkiran di Indonesia akan hadir jauh lebih baik," tutup Anggawira.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Indarto menjelaskan latar belakang video tersebut diambil di depan minimarket di Jalan Narogong, Bantargebang, Kota Bekasi pada 23 Oktober 2019 lalu.

"Beberapa waktu yang lalu itu ada orang, kebetulan ada anggota ormas, tapi dia sebetulnya mendapatkan surat tugas dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi) untuk narik parkir di lahan di titik itu, di pom bensin itu, dengan dasar surat itu, dia datang ke Alfamart. (Pihak) Alfamart karena merasa belum ada sosialisasi atau yang cukup dari pemkot dia bingung kan," ujar Kombes Indarto saat dihubungi wartawan, Senin (4/11/2019).

Diawali insiden adanya penolakan minimarket terhadap ormas yang membawa 'surat tugas' untuk menjaga parkiran di minimarket. Namun, 'surat tugas' tersebut masa berlakunya sudah kadaluwarsa pada September 2019. Hal ini menimbulukan percekcokan antara pihak ormas dengan minimarket. 

"(Ormas) ditolak, di sana sempat cekcok, terus ditengahin lah, oleh polisi. Prinsipnya 'kamu nggak boleh, apalagi surat tugasnya itu sudah habis September, itu kan Oktober, jadi nggak boleh'," ujar Indarto

Setelah ditengahi polisi, pihak ormas memanggil massa lebih banyak dan berdemo di sekitar Jalan Raya Narogong. Ormas, pihak minimarket, dan Pemkot Bekasi pun berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan retribusi parkir.

"Nah selesai itu, baru mereka keluar untuk memberitahukan hasil musyawarah audiensi kepada massa, habis itu massa pulang. Ya itu pas direkam itu pada saat dia jelasin ke massa. Jadi gitu ceritanya," ujarnya.

Dari hasil musyawarah, Indarto menjelaskan, pihak ormas meminta kerja sama seluruh minimarket di Bekasi terkait retribusi parkir.

"Jadi video itu adalah permintaan aspirasi mereka agar parkir-parkir itu yang mau dibuat itu, yang untuk menaikkan PAD itu nariknya itu dilibatkan lah pemberdayaan masyarakat, yaitu ormas. Tapi bukan preman, kayak juruparkir yang lain, yang dikasih tugas oleh pemkot untuk narik parkir gitu lah. Jadi bukan masuk ke kantongnya ormas. Permintaan mereka, libatkan kami lah biar kami ada kerjaan, tapi itu resmi gitu," ujar Indarto.