Serikat Pekerja Ingin Bantu Tingkatkan Keterampilan Angkatan Kerja

BEKASI SELATAN, AYOJAKARTA.COM--Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi mendorong agar pemerintah pusat dapat melibatkan serikat pekerja berkecimpung mengasah keterampilan angkatan kerja, khususnya mereka yang telah bekerja guna menghadapi tantangan era industri 4.0.  

Ketua Konfederasi SPSI Bekasi, R. Abdullah mengatakan, tantangan industri 4.0 sangatlah kompleks. Para pekerja harus mengasah keterampilan sedemikian rupa sehingga perannya tidak tergeser oleh mesin. Di satu sisi, dia mengaku serikat pekerja mempunyai rumusan tersendiri memberi keahlian bagi para pekerja, maka kerja sama antar unsur yang menaungi pekerja dibutuhkan.

“Bicara stakeholder dan pemangku kepentingan kan bukan cuma pemerintah. Berkenaan dengan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi triparti, artinya ada unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah,” kata Abdullah, Minggu (31/3/2019).

Menurutnya, ketika pemerintah memiliki beban berat dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat, maka serikat pekerja tidak bisa hanya berpangku tangan melihat peluang dari tantangan tersebut.

“Kita harus partisipasi, maka kita harus menjalin kerjasama untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi itu,” katanya.

Disamping itu, SPSI meminta agar kedepan pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap angkatan kerja. Pasalnya pemberian kemampuan seperti di balai-balai pelatihan kerja akan berjalan percuma bila pemetaan kemampuan angkatan kerja tidak dilakukan.

“Kita usulkan kepada pemerintah melakukan mapping angkatan kerja, kan angkatan kerja itu ada dari non skill, semi skill, dan yang mempunyai skill, itu perlu di mapping setelah itu langkah lanjutan untuk upskill dan seterusnya,” lanjutnya.

Ketika pemetaan angkatan dilakukan dengan baik, maka upaya link and match atau merelevansikan para pencari kerja dengan pasar kerja semakin mudah. Dia pun mengungkapkan, perlunya pemerintah menjadikan program link and match yang telah bergulir digagas dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sehingga program semakin optimal menghadapi industry 4.0.

“Kita juga usulkan tentang link and match yaitu kerjasama dengan kementerian perindustrian, kementerian ketenagakerjaan, dan kementerian pendidikan. Dari ketiga kementerian ini harus memiliki political will sama untuik menyongsong era industri 4.0, jadi jangan hanya dianggap tugas satu kementerian saja,” lanjutnya.  

Dia mengatakan, alokasi anggaran pendidikan nasional maupun turunannya di tingkat daerah sangat besar ketimbang dulu, mencapai 20%. Menurutnya anggaran sebesar itu bila dikelola secara konvensional, maka hasilnya kurang optimal untuk mencetak angkatan kerja yang benar-benar berketerampilan sesuai pasar kerja.

Selain akhirnya mengamankan para lulusan intansi pendidikan mendapatkan  pekerjaan, pemerintah juga mesti melihat masyrakat yang telah bekerja. Karena itu, dia berharap kedepan serikat pekerja dapat dilibatkan.

“Kalau bicara peran serta serikat pekerja dalam upskilling, saya pikir aktivis serikat pekerja baik itu di struktural maupun kultural paham betul problem angkatan kerja maupun pekerja. kita tahu bahwa tugas pemerintah itu menyelenggarakan angkatan kerja pada saat bekerja dan purna kerja. Dari step-step itu, kita tahu betul problematika yang dihadapi, atas dasar itu maka peran serikat pekerja diperlukan,” tandasnya.