AYOJAKARTA.COM - Memasuki bulan Juli 2025, pemerintah Indonesia memulai penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga yang menjadi angin segar bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di tengah kondisi kenaikan harga bahan pangan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka kemiskinan melalui alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program bantuan sosial pada periode ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga, dan berbagai program bantuan lainnya yang dijadwalkan cair hingga akhir Juli 2025.
Baca Juga: Buruan Intip! Harga 5 Jutaan, 7 Hp Terlengkap yang Bikin Hidup Makin Smart di 2025
Perubahan signifikan terjadi dalam sistem penyaluran dengan ditetapkannya Data Perlindungan Sosial Indonesia (DPSIN) sebagai satu-satunya acuan untuk menentukan penerima bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dari sisi implementasi regional, beberapa daerah telah menunjukkan progres positif dalam pencairan bantuan sosial APBD.
Kabupaten Tulungagung melalui Kepala Dinas Sosial, Wahid Masrur, mengonfirmasi bahwa penyaluran bantuan sosial APBD akan segera direalisasikan pada Juli 2025 setelah mengalami penundaan dari jadwal awal.
Tiga jenis bantuan yang akan disalurkan meliputi BLT Prakarsa Lansia untuk 200 penerima, BLT Rentan Miskin Ekstrem untuk 1.040 orang, dan BLT Disabilitas untuk 385 orang.
Menariknya, karena keterlambatan pencairan, pemerintah daerah berencana menyalurkan bantuan secara rapel untuk beberapa bulan sekaligus, yang tentunya akan memberikan nominal lebih besar kepada penerima.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial dan Bank DKI menjadwalkan bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk bulan Juli dengan sasaran pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dengan estimasi pencairan sekitar tanggal 25 Juli 2025 sesuai pola pencairan bulan-bulan sebelumnya.
Program bantuan sosial nasional juga menunjukkan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Bantuan beras 20 kg kembali disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat hingga akhir Juli 2025 sebagai upaya menjaga daya beli dan ketahanan pangan keluarga rentan yang terdampak inflasi.
Penyaluran dilakukan secara bertahap oleh Perum Bulog bekerjasama dengan aparat desa dan kantor pos sebagai mitra distribusi langsung ke titik-titik strategis di setiap desa dan kelurahan.
Untuk program PKH dan BPNT triwulan ketiga yang mencakup periode Juli-September 2025, saat ini masih berada dalam fase pra penyaluran dengan fokus kegiatan verifikasi, validasi, dan penetapan KPM serta lembaga penyalur.
Baca Juga: Lebih dari Sekadar Bantuan Usaha, PNM Hadirkan Ruang Belajar untuk Anak Nasabah Mekaar
Fase penyaluran sesungguhnya diperkirakan dimulai pada Agustus 2025 dengan pelaksanaan serentak di seluruh Indonesia, dilanjutkan monitoring dan pembukaan layanan pengaduan, kemudian fase pasca penyaluran pada September untuk evaluasi dan rekonsiliasi data.
Seluruh proses ini dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi tinggi, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan serta keterbukaan kanal pengaduan resmi bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dalam proses penyaluran.***
Share this article
Bantuan beras 20 kg kembali disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat hingga akhir Juli 2025, ada BLT juga