KOTA BOGOR, AOYJAKARTA.COM - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto mengtatakan, Bank Indonesia Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bogor, dan Bank Mandiri meluncurkan 2.020 QRIS UMKM di Kota Bogor. Metode bayar secara digital tersebut merupakan upaya untuk mendukung transaksi digital baik di lingkungan pemerintahan maupun akses layanan publik kepada masyarakat.
Herawanto menyampaikan, Kota Bogor telah menerapkan elektronifikasi layanan transaksi pajak dan retribusi. Kota Bogor juga menjadi wilayah pertama yang mengimplementasikan QRIS sebagai metode alternatif pembayaran PBB di wilayah Jawa Barat.
Berdasarkan data September 2020, Herawanto menyampaikan telah terdapat lebih dari 964.000 merchant di Jawa Barat yang sudah menggunakan QRIS. Nilai tersebut mencakup 21,26% nasional, atau menduduki posisi pertama secara nasional. Dari 964.000 merchant tersebut, 96% dilakukan oleh UMKM.
"Kota Bogor telah memiliki sekitar 65.000 merchant QRIS atau ke-4 terbanyak di Jawa Barat. Menyusul Kota Bandung di peringkat pertama dengan 163.000 merchant, Kota Bekasi 95.000 merchant, dan Depok 89.000 merchant," katanya di Kota Bogor, Selasa (15/9/2020).
AYO BACA : bank bjb Bantu UMKM Upgrade Warung Menjadi Lebih Modern
Herawanto menegaskan, launching 2.020 QRIS UMKM ini sejalan dengan rekomendasi untuk memastikan kegiatan perdagangan dan industri kreatif sebagai kegiatan ekonomi utama di Kota Bogor. Sebab, sebagian besar dilakukan oleh pelaku UMKM dapat tetap berjalan di masa pandemi Covid-19 serta era AKB melalui fasilitasi transaksi secara nirsentuh.
Lebih rinci Herawanto menyampaikan, dengan mempertimbangkan struktur perekonomian Kota Bogor yang sebagian besar ditopang oleh sektor perdagangan, manufaktur, dan transportasi, ada beberapa rekomendasi upaya pemulihan ekonomi Kota Bogor. Di antaranya, rekomendasi agar berjalannya kembali aktivitas perdagangan dengan protokol kesehatan secara disiplin.
Herawanto menilai, dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan panjang dapat mempengaruhi kecepatan pemulihan kinerja sektor perdagangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat mendukung proses pemulihan tersebut, antara lain dengan menunda kenaikan UMK pada tahun 2021, keringanan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk membantu mempertahankan cashflow serta implementasi transaksi pembayaran nontunai.
"Kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara terukur dengan memperhatikan tingkat keparahan pelaku usaha terdampak. seiring dengan semakin terbatasnya lahan untuk industri manufaktur berskala besar, Kota Bogor dapat terus mendukung pengembangan industri kreatif, termasuk industri berbasis media digital," kata Herawanto.
AYO BACA : Banpres UMKM, BLT, Kartu Prakerja & Bansos Sembako Lanjut Terus Tahun Depan
Selain itu, kata Herawanto, pengembangan industri kecil menengah (IKM/ UMKM) perlu diprioritaskan dengan menaikkelaskan mereka melalui penambahan kapasitas, peningkatan keterampilan dan kualitas pelaku usaha penggunaan teknologi tepat guna, digitalisasi, serta perluasan akses pasar melalui kegiatan promosi.
"Untuk mendukung sektor industri, mengingat porsi terbesar biaya operasional industri padat karya adalah upah, kebijakan relaksasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), khususnya penundaan penyesuaian sampai kondisi keuangan dan kinerja industri membaik dapat membantu pemulihan sektor pengolahan akibat pandemi Covid-19 sehingga penyerapan tenaga kerja terjaga," ungkap Hera.
Dia menyakini, kehadiran penerapan teknologi digital ini untuk mendukung proses produksi pada masa adaptasi kebiasaan baru. Hal itu juga memastikan keberlangsungan pembangunan berbagai infrastruktur, khususnya proyek infrastruktur yang berdampak besar bagi ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi di era adaptasi kebiasaan baru.
"Iklim investasi juga perlu dijaga terutama sektor konstruksi yang cukup dominan di Kota Bogor, baik yang berskala besar maupun kecil," katanya.
Dia juga menyebut, dalam memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19, perlu pula strategi yang disusun untuk memulihkan objek wisata berbasis alam, budaya, agro, olahraga terpadu dan produk kreatif, antara lain pembukaan kembali wahana wisata, hotel dan restoran, serta UMKM produk kreatif, dengan menerapkan protokol kesehatan secara terukur.
"Aktivitas sektor pariwisata juga sangat memerlukan dukungan digitalisasi transaksi pembayaran baik melalui QRIS dan transaksi nontunai lainnya. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor perlu mempertimbangkan potensi tekanan inflasi dalam penetapan kebijakan tarif," katanya. (Eneng Reni Nuraisyah Jamil)
AYO BACA : Mendukung UMKM, Pemerintah Kampanyekan Bangga Buatan Indonesia
Share this article
Berdasarkan data September 2020, Herawanto menyampaikan telah terdapat lebih dari 964.000 merchant di Jawa Barat yang sudah menggunakan QRIS. Nilai tersebut mencakup 21,26% nasional, atau menduduki posisi pertama secara nasional. Dari 964.000 merchant tersebut, 96% dilakukan oleh UMKM.