JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan untuk biaya pelatihan online peserta Kartu Pra Kerja.
Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.
Seperti yang disinyaliri Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Anggawira.
"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di google," ujar Anggawira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/4/2020).
Anggawira meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan, memeriksa adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun kepada kegiatan usaha digital yang baru muncul. Dia meminta kepada BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.
AYO BACA : Bantuan Sembako Lebih Penting dari Insentif Pelatihan Kartu Prakerja!
"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.
Hal tersebut, lanjut Anggawira, tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga BPK agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat sasaran. "Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok," tegasnya.
Selain itu, Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan COVID-19.
"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," harapnya.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun maka program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin, semisal sembako.
"Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini dipertimbangkan," ucapnya.
AYO BACA : Masih Terkendala Daftar Kartu Pra Kerja di Prakerja.go.id? Coba Tips Ini
Share this article
Anggawira meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan, memeriksa adanya kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun kepada kegiatan usaha digital yang baru muncul.