Bantuan PKH BPNT Periode September-Oktober 2024 Tak Kunjung Cair? Jangan Panik, Ternyata Ini 2 Penyebabnya

Ilustrasi. PKH BPNT Periode September-Oktober 2024 Tak Kunjung Cair
Ilustrasi. PKH BPNT Periode September-Oktober 2024 Tak Kunjung Cair

AYOJAKARTA.COM - Saat ini diinformasikan pencairan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT untuk periode September-Oktober 2024 sudah mulai merata dilakukan oleh semua bank penyalur.

Jika sebelumnya baru bank BRI dan BNI yang terpantau melakukan pencairan, mulai kemarin menyusul bank Mandiri dan BSI.

Meski belum merata untuk KPM di seluruh wilayah Indonesia, setidaknya informasi ini menjadi kabar menggembirakan tersendiri bagi para KPM.

Akan tetapi, disaat semua bank penyalur lekas melakukan pencairan, ternyata masih ada sebagian KPM yang terpantau bantuan sosialnya belum cair.

Baca Juga: Pendaftaran PPPK 2024 Sudah Dibuka! Cek Syarat Dokumen yang Harus Dipersiapkan agar Lolos Seleksi

Nah, kira-kira apa penyebab para KPM ini tak kunjung disalurkan bantuan sosialnya?

Untuk mengetahui penyebabnya, berikut penjelasan petugas yang dikutip dari tayangan Youtube Naura Vlog pada (11/10/24).

Petugas menjelaskan, bagi para KPM yang bantuannya merasa belum disalurkan, ada 2 penyebab yang menyebabkan hal tersebut.

Penyebab yang pertama adalah, status KPM masuk ke dalam kategori atau masih di tahap menunggu.

Baca Juga: Hore! BPNT dan PKH Juli-September 2024 Resmi Cair? KPM Peralihan Pos ke KKS Terima Saldo Rp1,5 Juta di KKS BRI Hari Ini

Di mana untuk para KPM yang masuk kategori menunggu ini maka bantuan sosialnya akan dicairkan pada termin berikutnya.

Sebagai informasi, untuk di minggu ini sudah memasuki pencairan bantuan sosial di termin yang kedua.

Jadi bagi para KPM semuanya yang belum tersalurkan tidak perlu khawatir karena masih ada termin ketiga.

Kemudian, bagi para KPM yang belum tersalurkan tetap bersabar dan tetap pantau terus Kartu KKS-nya, bisa melalui ATM atau M-banking.

Semoga saja segera ada saldo masuk untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT-nya, namun jika belum bisa menunggu di termin ketiga.

Lalu untuk penyebab yang kedua, adalah status KPM memang sudah ditidaklayakkan untuk pencairan bantuan sosial September-Oktober 2024.

Tentunya ada banyak alasan mengapa beberapa KPM ditidaklayakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

Alasannya kemungkinan bisa terkait dengan kondisi rumah, atau terkait pendapatan untuk per harinya.

Baca Juga: 3 Daerah Ramai Cair BPNT September-Oktober Rp400 Ribu di KKS BRI dan BNI, Kapan Pencairan via Mandiri dan BSI?

Ataupun ada KPM yang terdeteksi dalam satu keluarganya ada yang bekerja dan memiliki gaji UMR, UMK, atau UMP serta sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Itu juga otomatis akan membuat KPM jadi ditidaklayakkan walaupun kemarin sudah verifikasi dan validasi.

Namun jika tiba-tiba terdeteksi tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka akan langsung di stop bantuan sosialnya.

Lalu bagi KPM yang menjadi atau ada anggota dalam satu KK yang menjadi anggota Polri, TNI, kemudian pegawai BUMN, BUMD, dan lain sebagainya juga tidak bisa dicairkan untuk periode bulan September Oktober 2024.

Jadi 2 penyebab tersebut yang bisa menyebabkan untuk bantuan sosial September-Oktober 2024 belum juga dicairkan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan
# KPM
# PKH
# BPNT

News Update

Gaya Hidup

Lewat BRI Wellness Experience, BRI dan Plataran Indonesia Perkuat Ekosistem Wellness

BRI Gandeng Plataran Indonesia hadirkan BRI Wellness Experience, dukung gaya hidup sehat dan perkuat ekosistem wellness.

Nasional

Rekam Jejak Kuntadi, Pembongkar Kasus Harvey Moeis yang Kini Calon Kuat Jampidsus Pengganti Febri Adriansyah

Jaksa Agung usulkan Kuntadi sebagai Jampidsus baru menggantikan Febri Adriansyah. Peraih Adhyaksa Award 2024 pembongkar kasus korupsi timah ini telah disetujui Presiden Prabowo pada Juli 2026.

Bisnis

Pertamina Patra Niaga Ambil Tindakan Tegas Atas Petugas Tenant Nitrogen Merokok di SPBU

Pertamina Patra Niaga tindak tegas petugas tenant nitrogen yang merokok di area SPBU demi menjaga standar keselamatan operasional.

Bisnis

Dukung Usaha Ekonomi Sirkular, Menteri PPPA dan Kepala BPS Apresiasi PNM

Menteri PPPA dan Kepala BPS apresiasi pemberdayaan PNM untuk usaha ekonomi sirkular yang terbukti dongkrak kemandirian ekonomi.

Gadget

Spesifikasi Red Magic 11S Pro, HP Gaming Snapdragon 8 Elite dengan Baterai Raksasa 7.500 mAh

Red Magic 11S Pro Rp22 juta ditenagai Snapdragon 8 Elite (AnTuTu 4,2 juta). HP gaming tanpa tompel ini bawa bodi transparan, sistem pendingin Aquacore kipas 24k RPM, serta baterai raksasa 7.500 mAh.

Teknologi

Bisa Disulap Jadi PC Desktop, Lenovo Legion Tab Gen 5 Andalkan Fitur Bypass Charging untuk Gamers

Lenovo Legion Tab Gen 5 jadi tablet gaming resmi terkencang dengan Snapdragon 8 Elite (AnTuTu 4 juta). Layarnya IPS 3K 165Hz, bawa fitur Bypass Charging, baterai 9000 mAh, dan bisa jadi PC desktop.

Metropolitan

Perbaiki Tata Kelola Sampah! Sistem Controlled Landfill di TPST Bantargebang Diterapkan per 1 Agustus 2026

Sistem controlled landfill ini akan dilakukan bertahap sebagai bagian dari transisi menuju penghentian praktik open dumping.

Jakarta Timur

Jemput Bola! Puskesmas Kramat Jati Hadirkan Layanan Cek Kesehatan Gratis di Pusat Perbelanjaan

Program yang berlangsung pada 17–18 Juli 2026 ini menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan konsep jemput bola.

Bisnis

BRI Taipei Branch Office Bersama KDEI Taipei Perluas Layanan Perbankan WNI

BRI Taipei Branch Office dan KDEI Taipei bersinergi perluas edukasi keuangan serta layanan perbankan bagi WNI di Taiwan secara aman.

Bisnis

Resmi! Jasa Marga Jadi Mentor Command Center Danantara Indonesia

Jasa Marga jadi mentor pengelolaan Command Center di Marketing Center of Excellence Danantara Indonesia untuk tingkatkan efisiensi BUMN.

Bisnis

Dana Rp400 Juta Raib di Labuha, Pengamat: Jangan Gegabah Salahkan Bank

Usut tuntas isu Rp400 juta hilang di Labuha. Pengamat ingatkan publik jangan gegabah tuduh bank sebelum perkaranya jelas dan terbukti.

Sport

Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026 di JIS, Pramono Anung: ASN Boleh Nonton Asal Pekerjaan Tak Terganggu!

ASN Jakarta yang ikut nobar tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta Timur

Truk Molen Nyangkut di Kolong Jembatan Matraman, Pramono Geram Minta Izin Mengemudi Sopir Dicabut Jika Terbukti Lalai

Diduga sopir truk tersebut tengah bermain HP saat berkendara hingga menabrak Jembatan Matraman, Kamis (17/7) dini hari.

Nasional

Presiden Prabowo Putuskan Bangun 30 Pabrik Bioetanol, Indonesia Bersiap Terapkan BBM E10

Peningkatan kapasitas produksi bioetanol menjadi syarat penting agar Indonesia dapat segera menerapkan BBM E10.

Metropolitan

BESOK! Nobar Final Piala Dunia 2026 di Lapangan Banteng, Warga Juga Bisa Nikmati Konser hingga Bazaar UMKM

Acara yang terbuka untuk umum ini dijadwalkan pada Minggu (19/7) pukul 19.00 WIB dan dapat diikuti secara gratis oleh seluruh warga.

Metropolitan

Rano Karno Dorong Jakarta Provoke 2027 Jadi Pameran Seni Skala Internasional

Hal ini disampaikan Rano saat membuka secara resmi pameran seni kontemporer Jakarta Provoke 2026 di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).

Jakarta Selatan

Sampah Jadi Cuan! Warga Grogol Utara Hasilkan Pupuk Organik dan Pendapatan Jutaan

Selain menciptakan lingkungan bersih, program tersebut juga mampu menghasilkan pupuk organik hingga pendapatan jutaan rupiah setiap bulan.

Jakarta Selatan

JPO Tendean Dibongkar, Pramono Siapkan Zebra Cross Sementara demi Keselamatan Warga

Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap memiliki akses penyeberangan yang aman sambil menunggu pembangunan JPO baru.

Metropolitan

Pramono Anung Instruksikan TPID Cek Penyebab Lonjakan Harga Sayuran di Jakarta

TPID nantinya akan melakukan pemantauan sekaligus mengevaluasi faktor-faktor yang memicu kenaikan harga di tingkat pasar.

Nasional

Kronologi Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni yang Resmi Ditolak KPK Usai OTT Bupati Kuansing

KPK tolak laporan gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni berupa amplop berisi S$12.000 dari Bupati Kuansing. Penolakan dilakukan karena objek tersebut sudah masuk ranah penyidikan korupsi pasca-OTT.