Sasar Kelompok Desil 3, Ini Strategi BTN Salurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat

AYOJAKARTA.COM -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengumumkan keberhasilannya dalam menyalurkan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) sebanyak 6 juta unit yang menyasar khusus masyarakat kategori desil 3 sejak awal program bergulir.

Sebagai informasi, klasifikasi desil 3 merupakan kelompok masyarakat yang berada di urutan ke-21% hingga 30% pada tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Dalam skema bantuan sosial yang dirancang pemerintah, kelompok desil 3 ini masuk ke dalam kategori masyarakat hampir miskin.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon LP Napitupulu, membeberkan pencapaian tersebut dalam acara Jogja Financial Festival yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta pada Sabtu, 23 Mei 2026.

"Sejak awal program ini diluncurkan, Bank BTN telah mengalokasikan sekitar 6 juta unit rumah melalui skema KPR subsidi yang dikhususkan bagi masyarakat dalam kategori desil 3," ungkap Nixon di hadapan para peserta festival.

Nixon memaparkan bahwa BBTN menerapkan dua strategi utama untuk mengalirkan kredit perumahan agar tepat sasaran. Strategi pertama mengandalkan program KPR subsidi konvensional, sedangkan strategi kedua menggunakan skema bantuan pembangunan rumah swadaya yang menyasar masyarakat dengan pendapatan paling rendah.

Program KPR subsidi sengaja didesain dengan mematok batas maksimal penghasilan tertentu dari calon debitur. Langkah pembatasan ini bertujuan agar fasilitas kredit murah dari negara tidak dinikmati oleh kalangan mampu, melainkan benar-benar jatuh ke tangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sementara itu, bagi kelompok masyarakat yang berada di desil 1 dan 2—yang secara finansial dinilai belum memenuhi syarat (unbankable) untuk mengakses kredit perbankan—pemerintah mengalihkan bantuan lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap program KPR subsidi ini dengan menetapkan regulasi batas pendapatan maksimal bagi para pemohon. Kebijakan ini sengaja kami arahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. Jika kita membagi kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 tingkatan desil, maka kelompok desil 1 dan 2 merupakan lapisan yang paling sulit untuk memiliki hunian. Oleh karena itu, pemerintah melakukan intervensi lewat KPR bersubsidi untuk masyarakat yang berada pada rentang desil 3 hingga desil 8," urai Nixon.

Bagi masyarakat yang berada di lapisan paling bawah (desil 1 dan 2), skema bantuan tidak diberikan dalam bentuk cicilan kredit, melainkan berupa dana hibah stimulan untuk renovasi atau pembangunan rumah secara mandiri.

Untuk tahun 2026 ini, program BSPS tercatat menargetkan ratusan ribu kepala keluarga di berbagai pelosok Indonesia agar bisa memperbaiki kualitas hunian mereka dari tidak layak huni menjadi layak huni.

"Pemerintah mengucurkan dana bantuan stimulan pembangunan swadaya atau BSPS untuk memfasilitasi kelompok masyarakat di kategori desil 1 dan 2. Negara mengalokasikan dana segar sebesar 20 hingga 25 juta rupiah untuk setiap rumah tangga, di mana pada tahun ini total target penerima bantuan tersebut mencapai 400 ribu rumah tangga di seluruh penjuru Indonesia," lanjut Nixon.

Tidak berhenti pada strategi yang sudah berjalan, BTN bersama kementerian terkait terus menelurkan inovasi regulasi demi memperluas jangkauan pasar. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk menerapkan skema tenor atau jangka waktu cicilan KPR hingga 40 tahun.

Langkah revolusioner ini diproyeksikan mampu memotong nilai angsuran bulanan menjadi jauh lebih murah, sehingga lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak lolos kriteria kelayakan kredit (creditworthiness) kini bisa ikut memiliki rumah.

"Saat ini pihak pemerintah sedang mengkaji regulasi masa tenggat cicilan KPR hingga durasi 40 tahun, dan kami berharap kelompok masyarakat di desil 1 dan 2 bisa ikut menikmati fasilitas ini. Skema perpanjangan waktu ini merupakan strategi kami untuk meningkatkan penetrasi pembiayaan di sektor Masyarakat Berpenghasilan Rendah," sebut Nixon penuh optimisme.

Di samping mengandalkan produk pembiayaan fisik, BTN juga memanfaatkan momentum digitalisasi sebagai pilar strategi untuk merangkul masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan formal (unbanked).

Nixon menilai, tingkat penetrasi penggunaan telepon seluler di Indonesia saat ini mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih pesat dan tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kepemilikan rekening bank konvensional. Fakta sosiologis inilah yang dimanfaatkan BTN untuk melakukan lompatan bisnis.

Sebagai perbandingan yang kontras, Nixon mencontohkan performa historis perusahaan. BTN membutuhkan waktu lebih dari 70 tahun beroperasi untuk bisa menyalurkan sekitar 6 juta unit KPR secara fisik.

Namun, lewat keajaiban transformasi digital, pengguna aplikasi mobile banking BTN sukses meroket hingga menembus angka 5 juta akun hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun saja.

"Kami sengaja membangun ekosistem digitalisasi di sektor perbankan ini karena melihat fakta bahwa penetrasi kepemilikan ponsel pintar jauh melampaui jumlah pembukaan rekening baru. Dalam usia BTN yang sudah melewati angka 70 tahun, kami berhasil menyalurkan sekitar 6 juta unit KPR. Namun uniknya, platform mobile banking kami mampu menjaring hingga 5 juta akun pengguna dalam waktu kurang dari tiga tahun saja. Saya melihat ekspansi jumlah KPR ini mulai diimbangi dan diambil alih oleh pertumbuhan basis pengguna aplikasi digital," ungkap Nixon.

Melalui aplikasi seluler tersebut, BTN berhasil memangkas sekat birokrasi dan jarak geografis yang selama ini menghambat masyarakat pedesaan untuk menabung atau mengajukan kredit.

"Rasio penetrasi pasar saat ini menjadi jauh lebih mudah karena masyarakat bisa membuka rekening bank langsung dari dalam rumah mereka menggunakan ponsel. Melalui inovasi teknologi inilah, kami memperluas akses komunikasi dan layanan bagi kelompok masyarakat unbanked," pungkas Nixon mengakhiri sesi pemaparannya.