Kabar Gembira! Bansos BPNT Tahap 2 2025 Siap Cair Rp600 Ribu, PKH Menyusul?

AYOJAKARTA.COM – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikabarkan akan cair lebih dulu dengan nominal pencairan tiga kali lipat dibanding biasanya.

Kabar ini telah menimbulkan antusiasme tinggi di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama setelah sejumlah pengguna aplikasi Cek Bansos.

Mengacu pada pembaruan informasi di aplikasi SIKS-NG Supervisor milik Kementerian Sosial (Kemensos), proses verifikasi BPNT telah lebih dahulu berjalan dibanding bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: Siap Hadapi Ketatnya Persaingan Sekolah Kedinasan? Sederet Informasi Penting Ini Wajib Dipahami sebelum Seleksi Masuk

Bahkan, sejumlah pendamping sosial telah mengonfirmasi bahwa data KPM untuk BPNT mulai muncul lebih awal.

Meskipun demikian, proses penyaluran bansos masih berada di tahap verifikasi rekening dan belum seluruhnya bisa dipantau oleh pendamping sosial di lapangan.

Saat ini, pengecekan hanya bisa dilakukan melalui akun supervisor aplikasi SIKS-NG.

Sementara itu, pencairan bansos PKH masih berada dalam tahap finalisasi data penerima. Proses ini dikabarkan lebih ketat karena menggunakan basis data terbaru yang telah digabungkan dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tak hanya BPNT dan PKH, Kemensos juga tengah menyiapkan pencairan bantuan lainnya seperti BLT Dana Desa.

Saat ini, beberapa desa di berbagai wilayah tengah melakukan musyawarah desa untuk menetapkan calon penerima bansos BLT Dana Desa Tahun 2025.

Baca Juga: Belum Kelar Soal Ijazah Palsu Joko Widodo, Warganet Justru Dibuat Heboh dengan Ijazah Asli Sekolah Tinggi Ilmu Beruk

Beberapa desa yang sudah melaksanakan Musdes antara lain Desa Jombok (Kecamatan Pule, Trenggalek), Desa Pragu (Kecamatan Sulang, Rembang), hingga Desa Kaliboto dan Desa Gading di Jawa Tengah.

Di sisi lain, sejumlah masyarakat juga mengeluhkan adanya pemutusan bantuan KIS PBI-JKN oleh pemerintah.

Banyak yang melaporkan bahwa kartu mereka tidak aktif saat digunakan berobat.

Berdasarkan keterangan resmi, pemutusan ini terjadi jika penerima telah terdaftar sebagai pekerja penerima upah (PPU) atau memiliki penghasilan di atas UMK/UMP yang berlaku.

Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status kepesertaan mereka melalui aplikasi Cek Bansos dan BPJS Kesehatan.

Jika bantuan masih aktif dan terdaftar sejak Januari 2025, maka kemungkinan besar akan terus berlanjut dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan.

Pemerintah menargetkan pencairan bantuan dapat berlangsung lebih cepat tahun ini, seiring dengan penyesuaian kebijakan fiskal termasuk kenaikan tarif PPN dan efisiensi penyaluran subsidi.***